Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan keprihatinannya atas tertangkap tangannya komisioner KPU Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Menurut Ferry, kasus Wahyu Setiawan merupakan bukti kuatnya godaan dalam bidang politik untuk mengganggu independensi penyelenggara pemilu.
"Pasti banyak. Bahwa godaan-godaan itu seiring orang yang ingin berkuasa dengan cara-cara instan," kata Ferry diskusi Populi Center di Jakarta, Sabtu (11/1).
Ferry mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan persoalan itu sampai ke akar-akarnya dan tanpa pandang bulu. "Ini kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan publik," kata dia.
Menurut Ferry, bagi penyelenggara pemilu prinsip integritas harus benar-benar dijaga. Bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah. Sebab, godaan terhadap KPU niscaya akan ada.
"Ruang itu akan muncul pada KPU, tinggal bagaimana pagar-pagar KPU. Bisa saja masuk ke unsur kesekretariatan. Jadi memang harus dikuatkan," kata dia. (X-15)
Baca juga: Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditangkap KPK di Pesawat
Baca juga: Kekayaan Wahyu Setiawan Capai Rp12,8 Miliar
Baca juga: Uang Suap OTT Wahyu Setiawan Rp400 Juta
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
SEJUMLAH pejabat, camat, kepala desa hingga pihak swasta diperiksa penyidik KPK di Kantor Polresta Pati, Rabu (28/1) terkait kasus korupsi Bupati Pati Sudewo
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,”
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
KPK menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun, Rahma Nuviarini, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved