Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang sembilan partai politik (parpol) yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.
Pertemuan antara lain membahas pemilu dan pilkada ke depan serta evaluasi pesta demokrasi tahun lalu.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pembiayaan parpol menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan itu.
"Hal yang kita lihat ialah konstruksi bagaimana membangun demokrasi yang sehat, murah, dan akuntabilitas dari parpol, termasuk pembiayaan parpol," ujarnya seusai pertemuan di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Hasto menyatakan dalam pertemuan antara Mendagri dan sembilan sekjen parpol itu terungkap keluhan perihal biaya politik yang tinggi sehingga kerap memicu konflik di internal partai.
"Kita juga membahas bagaimana agar demokrasi yang berbiaya mahal dan potensi konflik bisa diatasi bersama-sama. Di situlah partai menyampaikan gagasan terbaiknya," ungkapnya.
Mereka juga membicarakan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Mereka berharap kedua UU itu tidak bertentangan dengan demokrasi.
"Kita ingin semuanya satu napas dengan upaya demi menghadirkan demokrasi untuk rakyat," pungkas Hasto.
Wakil parpol yang hadir dalam pertemuan itu ialah Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wasekjen PAN Ibnu Bilaludin, Wasekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Wasekjen Golkar Christina Aryani.
Arsul Sani menambahkan, selain membahas dana parpol, mereka juga mendiskusikan revisi UU Pemilu karena pemerintah ingin mengetahui pendapat dari setiap parpol.
"Saya kira perlu kita mulai dengan pembicaraan informal di antara para sekjen yang punya fraksi di DPR. Paling tidak kita bisa saling tahu posisi awal masing-masing terkait dengan perubahan UU Pemilu," ujar dia.
Mustafa Kamal menyatakan pertemuan sedikit membahas sistem pilkada. "Ya, itu terungkap beberapa ya, tentang pemilihan langsung dan tidak langsung," tukasnya.
Seluruh parpol
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan Mendagri Tito Karnavian tak hanya menggelar pertemuan dengan parpol yang lolos ke parlemen.
"Ya, intinya tadi banyak sekali masukan dari sembilan parpol yang hadir. Nanti dilanjutkan dengan parpol lain yang tidak ada kursi di DPR," jelas Bahtiar.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu, menurut Bahtiar, membicarakan beberapa hal untuk memperkaya gagasan, seperti sistem demokrasi, kepartaian, pemilu, pilkada, serta hubungan pusat dan daerah.
"Aspeknya sangat luas. Kalau ada dialog-dialog begini, saya rasa positif. Untuk proses legislatif formal tetap berlangsung, dan tidak mereduksi itu," ujarnya. (P-3)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved