Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku sudah tidak bisa menghubungi anggotanya, Wahyu Setiawan, sejak sore ini.
Ia mengatakan Wahyu ada kunjungan kerja ke Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, Wahyu diketahui tidak keluar dari pesawat.
"Saya enggak hafal pesawatnya jam berapa (landing). Begitu pesawatnya landing, para penumpang turun. Loh kok yang turun hanya staf humas. Tapi Pak Wahyu kok enggak ada dalam rombongan. ini konfirmasi saya, setelah banyak berita ini," kata Arief di Jakarta, Rabu (8/1).
Arief mengatakan bahwa selain Wahyu, ada satu staf yang juga tidak keluar dari pesawat.
"Begitu pesawat landing ternyata Pak Wahyu enggak ikut turun pesawat dan teman-teman (KPU) kan enggak tahu karena sudah masuk dalam pesawat sudah duduk di tempat masing-masing kan. Ada stafnya Pak Wahyu, satu orang. Pak Wahyu bersama stafnya (tidak ikut keluar dari pesawat)," terang Arief.
Arief mengaku sempat berkomunikasi dengan Wahyu pada Rabu (8/1) pagi melalui Whatsapp. Ia mengaku sering berkomunikasi dengan jajaran komisioner perihal progres kinerja KPU. Terlebih saat ini masih proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Kami tiap hari kan berkomunikasi. Kalau sedang tidak bertatap muka kan berkomunikasi lewat grup Whatssap. Kami berkomunikasi biasa saja. Tadi kami pagi masih berkomunikasi (dengan Wahyu). Tapi, tadi sore saya coba hubungi (Wahyu) sudah enggak bisa," tutur Arief.
KPU sendiri menghormati kerja KPK sehingga menunggu informasi rinci dari hasil penyidikan terhadap Wahyu Setiawan. Namun pihaknya mendukung penanganan perkara ini bila disimpulkan Wahyu Setiawan terbukti melakukan rasuah. (X-15)
Baca juga: KPU Nyatakan Dukungan ke KPK Usut Tuntas Perkara Wahyu Setiawan
Baca juga: Komisioner KPU Kena OTT KPK, DPR : Pelajaran soal Integritas
Baca juga: Ketua KPU dan Tiga Komisioner Datangi KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses penataan Teras Cihampelas berjalan aman secara hukum.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved