Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku sudah tidak bisa menghubungi anggotanya, Wahyu Setiawan, sejak sore ini.
Ia mengatakan Wahyu ada kunjungan kerja ke Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, Wahyu diketahui tidak keluar dari pesawat.
"Saya enggak hafal pesawatnya jam berapa (landing). Begitu pesawatnya landing, para penumpang turun. Loh kok yang turun hanya staf humas. Tapi Pak Wahyu kok enggak ada dalam rombongan. ini konfirmasi saya, setelah banyak berita ini," kata Arief di Jakarta, Rabu (8/1).
Arief mengatakan bahwa selain Wahyu, ada satu staf yang juga tidak keluar dari pesawat.
"Begitu pesawat landing ternyata Pak Wahyu enggak ikut turun pesawat dan teman-teman (KPU) kan enggak tahu karena sudah masuk dalam pesawat sudah duduk di tempat masing-masing kan. Ada stafnya Pak Wahyu, satu orang. Pak Wahyu bersama stafnya (tidak ikut keluar dari pesawat)," terang Arief.
Arief mengaku sempat berkomunikasi dengan Wahyu pada Rabu (8/1) pagi melalui Whatsapp. Ia mengaku sering berkomunikasi dengan jajaran komisioner perihal progres kinerja KPU. Terlebih saat ini masih proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Kami tiap hari kan berkomunikasi. Kalau sedang tidak bertatap muka kan berkomunikasi lewat grup Whatssap. Kami berkomunikasi biasa saja. Tadi kami pagi masih berkomunikasi (dengan Wahyu). Tapi, tadi sore saya coba hubungi (Wahyu) sudah enggak bisa," tutur Arief.
KPU sendiri menghormati kerja KPK sehingga menunggu informasi rinci dari hasil penyidikan terhadap Wahyu Setiawan. Namun pihaknya mendukung penanganan perkara ini bila disimpulkan Wahyu Setiawan terbukti melakukan rasuah. (X-15)
Baca juga: KPU Nyatakan Dukungan ke KPK Usut Tuntas Perkara Wahyu Setiawan
Baca juga: Komisioner KPU Kena OTT KPK, DPR : Pelajaran soal Integritas
Baca juga: Ketua KPU dan Tiga Komisioner Datangi KPK
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved