Selasa 07 Januari 2020, 10:10 WIB

Penyelidikan Sudah 4 Tahun, KPK Dinilai tidak Siap

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Penyelidikan Sudah 4 Tahun, KPK Dinilai tidak Siap

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

 

PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan alasan terkait lembaganya meminta sidang perdana praperadilan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi ditunda selama empat pekan.

"Benar, kami memohon penundaan kepada Majelis Hakim melalui surat tertulis oleh karena tim masih mempersiapkan segala sesuatunya termasuk administrasi dan lain-lainnya," ucap Fikri.

Seperti diketahui, sidang perdana praperadilan Nurhadi seharusnya digelar kemarin di PN Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Akhmad Jaini pun memutuskan sidang praperadilan Nurhadi digelar kembali pada Senin (13/1).

"Saya kira bukan berarti kami tidak menghormati proses di pengadilan karena KPK sudah memberitahukan ketidakhadirannya tersebut secara tertulis beserta alasan-alasannya," ujar Ali.

Menurutnya, permintaan penundaan tersebut juga soal materi praperadilan yang akan disiapkan KPK.

"Soal materi praperadilannya. Tim Biro Hukum KPK kan mesti koordinasi dengan tim penyidik. Yang kebetulan tim biro hukum juga saat ini masih padat banyak agenda-agenda lain yang sudah dijadwal sebelumnya," ungkap Ali.

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

 

Diketahui pada 16 Desember 2019, KPK telah menetapkan Nurhadi) bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto dan Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016. Nurhadi dan Rezky Herbiyono diduga menerima suap senilai Rp46 miliar terkait pengurus-an sejumlah perkara di MA. Adapun Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya ialah pemberi suap.

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, mempertanyakan kesiapan KPK dalam menghadapi gugatan praperadilan kasus Nurhadi. "Kalau mereka meminta waktu 4 minggu untuk meminta administrasi, sebenarnya terhadap perkara ini apa yang mereka lakukan," ujar Maqdir.

Maqdir mengatakan permintaan penundaan selama 4 minggu yang diajukan KPK tidak wajar.

Menurutnya, kasus yang menimpa kliennya sudah ditangani KPK sejak 2016.

 "Artinya, sudah sejak 4 tahun yang lalu, kalau meminta waktu seperti ini, ini kan enggak wajar," kata Maqdir. Ada apa ini,'' tanya Maddir. (Iam/Ant/P-1)

Baca Juga

MI/AGUS M

Ini Lima King Maker di Pilpres 2024

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 26 Februari 2021, 19:09 WIB
Mulai Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, eks Presiden keenam Soesilo...
Dok.MI

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris, Barang Bukti Panah dan Samurai

👤Antara 🕔Jumat 26 Februari 2021, 19:05 WIB
Saat ini tim Densus 88 Antiteror Polri sedang melakukan pendalaman dan...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bareskrim Tolak Laporan GPI Terkait Kerumunan Presiden

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 26 Februari 2021, 18:30 WIB
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan menyebut bahwa penyidik meminta pihaknya untuk melapor secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya