Selasa 07 Januari 2020, 10:10 WIB

Penyelidikan Sudah 4 Tahun, KPK Dinilai tidak Siap

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Penyelidikan Sudah 4 Tahun, KPK Dinilai tidak Siap

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

 

PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan alasan terkait lembaganya meminta sidang perdana praperadilan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi ditunda selama empat pekan.

"Benar, kami memohon penundaan kepada Majelis Hakim melalui surat tertulis oleh karena tim masih mempersiapkan segala sesuatunya termasuk administrasi dan lain-lainnya," ucap Fikri.

Seperti diketahui, sidang perdana praperadilan Nurhadi seharusnya digelar kemarin di PN Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Akhmad Jaini pun memutuskan sidang praperadilan Nurhadi digelar kembali pada Senin (13/1).

"Saya kira bukan berarti kami tidak menghormati proses di pengadilan karena KPK sudah memberitahukan ketidakhadirannya tersebut secara tertulis beserta alasan-alasannya," ujar Ali.

Menurutnya, permintaan penundaan tersebut juga soal materi praperadilan yang akan disiapkan KPK.

"Soal materi praperadilannya. Tim Biro Hukum KPK kan mesti koordinasi dengan tim penyidik. Yang kebetulan tim biro hukum juga saat ini masih padat banyak agenda-agenda lain yang sudah dijadwal sebelumnya," ungkap Ali.

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

 

Diketahui pada 16 Desember 2019, KPK telah menetapkan Nurhadi) bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto dan Rezky Herbiyono (menantu Nurhadi) sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016. Nurhadi dan Rezky Herbiyono diduga menerima suap senilai Rp46 miliar terkait pengurus-an sejumlah perkara di MA. Adapun Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya ialah pemberi suap.

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, mempertanyakan kesiapan KPK dalam menghadapi gugatan praperadilan kasus Nurhadi. "Kalau mereka meminta waktu 4 minggu untuk meminta administrasi, sebenarnya terhadap perkara ini apa yang mereka lakukan," ujar Maqdir.

Maqdir mengatakan permintaan penundaan selama 4 minggu yang diajukan KPK tidak wajar.

Menurutnya, kasus yang menimpa kliennya sudah ditangani KPK sejak 2016.

 "Artinya, sudah sejak 4 tahun yang lalu, kalau meminta waktu seperti ini, ini kan enggak wajar," kata Maqdir. Ada apa ini,'' tanya Maddir. (Iam/Ant/P-1)

Baca Juga

MI/Susanto

Kejagung Cegah Belasan Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Asabri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 28 Januari 2021, 11:47 WIB
Beredar kabar ada 12 orang yang dilakukan pencegahan ke luar negeri. Belasan orang itu termasuk tujuh calon...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Jaksa Bantah Jadikan Hiendra Kambing Hitam

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 09:35 WIB
Sebelumnya, dalam persidangan, Hiendra Soenjoto membantah tuduhan jaksa. Hiendra mengaku tidak menyuap...
MI/Susanto

KPK Dalami Arahan Juliari ke Eks ADC Mensos

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 28 Januari 2021, 08:44 WIB
"Eko Budi Santoso didalami pengetahuannya terkait peran dan arahan khusus tersangka JPB (Juliari Peter Batubara) saat menjabat selaku...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya