Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
OMBUDSMAN Republik Indonesia memastikan akan tetap mengawasi fungsi pelayanan Komisi Pemberantasan Korupsi meski kini lembaga antirasuah tersebut sudah memiliki Dewan Pengawas.
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, hal itu lazim dilakukan seperti saat Ombudsman juga melakukan pengawasan terhadap Otoritas Jasa keuangan dan lembaga yang diawasinya, serta terhadap komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Kita di Ombudsman apapun menyangkut pelayanan itu kita akan mengawasi. Dimana institusi punya unit pengawas sendiri, biasanya kita tetap minta dulu pengawasnya melakukan, tapi kalau kemudian stuck kita jadi the last resort," kata Alamsyah di Jakarta, Sabtu (21/12).
Namun, Alamsyah menegaskan, pengawasan melekat yang dilakukan oleh Ombudsman akan intensif dilakukan ketika ada laporan, buka serta-merta mengawasi tanpa laporan.
"Tapi kan tidak setiap hari juga, berdasarkan pengaduan aja kalau memang ada," ujarnya.
Baca juga : Izin Penyadapan akan Diperketat
Alamsyah memberikan contoh seperti aduan yang diterima lembaganya tentang tahanan KPK yang berkeliaran di luar dan petugas yang dinilai lemah melakukan pengawasan.
"Walaupun agak berat KPK akhirnya memberi sanksi juga pada staf nya setelah kita awasi," kata dia.
Sementara itu, Alamsyah menegaskan, adanya Dewan Pengawas KPK memperjelas posisi steering dan peran eksekutif KPK.
"Memang kan ini konsekuensi dari konsepsi para pihak, bahwa KPK itu adalah institusi penegak hukum dan dia merupakan rumpun dari eksekutif. Maka dibentuklah dewan pengawas yang anggotanya dipilih oleh Presiden," pungkas Alamsyah. (Medcom.id/OL-7)
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved