KPK Selisik Aliran Uang ke Istri Bupati Lampung Utara

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, Endah Kartika Prajawati. Endah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat suaminya.

"KPK mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan sejumlah penerimaan tersangka AIM (Agung) sebagai bupati Lampung Utara dan mendalami proses pengelolaan APBD," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (13/12).

Selain memeriksa istri bupati, penyidik KPK turut memeriksa tiga saksi lainnya yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Lampung Utara, Kabid Dinas Pendidikan Lampung Utara, dan sekretaris tim sukses Bupati. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Bandar Lampung.

KPK menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, sebagai tersangka suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perdagangan. Kasus tersebut terbongkar melalui operasi tangkap tangan pada Oktober tahun ini.

Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti berupa uang senilai Rp728 juta yang diduga berkaitan dengan fee dalam proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, antara lain pembangunan pasar.

Komisi antirasuah juga menetapkan lima tersangka lain yakni Raden Syahril selaku orang kepercayaan Bupati Agung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri, dan dua pihak swasta atau rekanan bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.

KPK sebelumnya juga telah melakukam penggeledahan antara lain di rumah dinas dan kantor bupati, kantor Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, dan rumah para tersangka lainnya.

Baca juga: Kantongi Calon Dewas KPK, Jokowi Cermati Rekam Jejak

Agung dan Raden Syahril disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sementara Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi suap, Chandra dan Hendra disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-8)