PRESIDEN Joko Widodo mengatakan perlu adanya evaluasi terkait dengan program pemberantasan korupsi yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun. Karena itu, Presiden akan segera bertemu dengan pimpinan KPK termasuk dewan pengawas (Dewas) yang merupakan organ baru KPK pascaberlakunya UU No.19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.
"Oleh sebab itu saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal terkait perbaikan sistem, baik rekrutmen sistem di politik. Lalu mengenai fokus di KPK apakah perbaikan di sisi eksekutif, daerah atau sisi pemerintah pusat atau Kepolisian atau Kejaksaan? Sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis, evaluasi sangat perlu," kata Presiden usai menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12).
Kepala Negara menyebut evaluasi soal penindakan memang perlu, namun yang utama terkait pembangunan sistem. Sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan tidak terjadi.
"Kedua, menurut saya, hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya bahaya," ungkap Jokowi.
Rekrutmen politik menyangkut bagaimana merekrut kader parpol yang menduduki jabatan-jabatan di legislatif maupun eksekutif.
"Ketiga, fokus kita di mana dulu? Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasil yang konkret, bisa diukur," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi pun tetap mendukung operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK namun perlu disertai dengan perbaikan sistem.
"Keempat, menurut saya OTT, penindakan, perlu tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi. Misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," imbuh Presiden.
Baca juga: Presiden Pilih Hadiri Pentas Antikorupsi di SMKN 57 Jakarta
Mantan Wali Kota Surakarta ini menilai keempat hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan, termasuk dibicarakan dengan partai politik terkait sistem rekrutmen politik yang paling murah.
"Sekali lagi saya sampaikan kita harus fokus, tidak sporadis seperti itu semua dikerjakan, tidak mungkin menyelesaikan masalah, percaya saya, mulai dari mana? sistem rekrutmen politik ya bersama-sama dari situ atau perbaikan sistem pemerintah pusat ayo kita mulai," tukasnya.
Pun diperlukan perbaikan sejumlah sistem elektronik yang sudah dikerjakan namun belum maksimal seperti e-procurement, e-tendering, e-budgeting.
"Harus diperbaiki terus sehingga memperbaiki sistem, hal yang penting kita lakukan sudah ada e-procurement (pengadaan elektronik), sudah ada e-tendering (tender elektronik) sudah ada, tapi masih ada seperti ini artinya harus ada perbaikan sistem," pungkas Presiden.
Di acara SMKN 57 Jakarta itu Presiden menyaksikan pentas drama singkat yang dimainkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir serta artis Bedu dan Sogi Indra Dhuaja.(OL-5)
