Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan perlu adanya evaluasi terkait dengan program pemberantasan korupsi yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun. Karena itu, Presiden akan segera bertemu dengan pimpinan KPK termasuk dewan pengawas (Dewas) yang merupakan organ baru KPK pascaberlakunya UU No.19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.
"Oleh sebab itu saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal terkait perbaikan sistem, baik rekrutmen sistem di politik. Lalu mengenai fokus di KPK apakah perbaikan di sisi eksekutif, daerah atau sisi pemerintah pusat atau Kepolisian atau Kejaksaan? Sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis, evaluasi sangat perlu," kata Presiden usai menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12).
Kepala Negara menyebut evaluasi soal penindakan memang perlu, namun yang utama terkait pembangunan sistem. Sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan tidak terjadi.
"Kedua, menurut saya, hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya bahaya," ungkap Jokowi.
Rekrutmen politik menyangkut bagaimana merekrut kader parpol yang menduduki jabatan-jabatan di legislatif maupun eksekutif.
"Ketiga, fokus kita di mana dulu? Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasil yang konkret, bisa diukur," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi pun tetap mendukung operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK namun perlu disertai dengan perbaikan sistem.
"Keempat, menurut saya OTT, penindakan, perlu tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi. Misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," imbuh Presiden.
Baca juga: Presiden Pilih Hadiri Pentas Antikorupsi di SMKN 57 Jakarta
Mantan Wali Kota Surakarta ini menilai keempat hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan, termasuk dibicarakan dengan partai politik terkait sistem rekrutmen politik yang paling murah.
"Sekali lagi saya sampaikan kita harus fokus, tidak sporadis seperti itu semua dikerjakan, tidak mungkin menyelesaikan masalah, percaya saya, mulai dari mana? sistem rekrutmen politik ya bersama-sama dari situ atau perbaikan sistem pemerintah pusat ayo kita mulai," tukasnya.
Pun diperlukan perbaikan sejumlah sistem elektronik yang sudah dikerjakan namun belum maksimal seperti e-procurement, e-tendering, e-budgeting.
"Harus diperbaiki terus sehingga memperbaiki sistem, hal yang penting kita lakukan sudah ada e-procurement (pengadaan elektronik), sudah ada e-tendering (tender elektronik) sudah ada, tapi masih ada seperti ini artinya harus ada perbaikan sistem," pungkas Presiden.
Di acara SMKN 57 Jakarta itu Presiden menyaksikan pentas drama singkat yang dimainkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir serta artis Bedu dan Sogi Indra Dhuaja.(OL-5)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, membeberkan alasan partainya mengganti logo menjadi gambar kepala gajah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved