KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, tak pungkiri membuka peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 apabila ada tekanan dari publik.
"Ya soal amandemen kan banyak pro-kontra, tapi kalau ada desakan publik memang harus KPK masuk dalam UUD 45 kenapa tidak?," kata Bambang saat memghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
"Kita membuka ruang kepada siapapun yang memiliki aspirasi. Apalagi tugas-tugas sangat penting bagi urat nadi ekonomi kita, maka manakala rakyat menghendaki agar KPK masuk dalam konstitusi kita buka pintunya lebar," ungkapnya.
Bamsoet juga mendukung penuh hadirnya lembaga antirasuah itu untuk selalu eksis dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Serta untuk mendongkrak setiap kepala tinggi daerah menciptakan kepemimpinan yang bersih.
"MPR akan mengawal keberadaan KPK ini agar tetap ada dalam sistem ketatanegaraan kita dan kita mendorong ke DPR juga tetap menjaga KPK agar tetap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil KPK Saut Situmorang menegaskan pentingnya dukungan regulasi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia bahkan memandang pemberantasan korupsi perlu dimasukkan dalam konstitusi UUD 1945.
"Badan-badan antikorupsi ini harus masuk di dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amandemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus," kata Saut di Jakarta Minggu (8/12/2019). (Iam/OL-09)
