Aliran Dana Kasus Korupsi Garuda Bengkak

KOMISI Pemberantasan Korupsi menemukan aliran dana dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk bertambah besar. KPK meyakini aliran dana yang awalnya diduga hanya Rp20 miliar kini bertambah menjadi Rp100 miliar.

"Setelah kami cek, ada puluhan rekening yang totalnya kurang lebih Rp100 miliar. Aliran dana itu termasuk kepada tersangka yang sudah ditetapkan saat ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Saat ini ada tiga tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, beneficial owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo, dan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno.

Febri melanjutkan, dana juga diduga mengalir kepada sejumlah pejabat Garuda Indonesia lainnya. Salah satunya kepada Hadinoto. Ia diduga menerima suap melalui Soetikno senilai US$2,3 juta dan 477 ribu euro.

KPK telah merampungkan penyidikan untuk Emirsyah dan Soetikno. Kedua tersangka dan barang bukti telah dilakukan pelimpahan tahap dua dan segera disidangkan. KPK berjanji bakal menguraikan aliran dana Rp100 miliar itu di persidangan.

"Terkait pembuktian akan kami uraikan dari dakwaan. Jadi, bukan pada satu orang penerimaan uangnya, tapi juga pada beberapa pejabat di Garuda Indonesia saat itu. Ada penggunaan rekening dengan nama lain di beberapa negara," imbuh Febri.

Penanganan perkara itu memakan waktu hampir tiga tahun terhitung sejak KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 16 Januari 2017. KPK kala itu menduga Emirsyah menerima uang dari Soetikno senilai 1,2 juta euro dan US$180 ribu (totalnya setara Rp20 miliar). Kemudian ada penerimaan lain dalam bentuk barang.

Suap itu diduga berkaitan dengan pengadaan mesin untuk pesawat Airbus yang dipesan untuk Garuda Indonesia melalui perantara Connaught International. Selama proses penyidikan, KPK mengidentifikasi ada kontrak bernilai miliaran dolar Amerika yang ditandatangani. Sejumlah kontrak itu dalam prosesnya diduga terdapat aliran suap. (Dhk/P-2)