Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Presiden Direktur PT Lippo Cikarang yang menjadi tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Bartholomeus Toto (BTO), meminta perlindungan Presiden Joko Widodo.
"Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami," kata Toto usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (6/12).
Dia menuding KPK telah zalim dan meminta Ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri akan lebih bijak memimpin. "Sehingga tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini," kata Toto.
Dia berterima kasih pada Polrestabes Bandung yang telah menangani laporan atas anak buahnya, Edy Dwi Soesianto. Polrestabes Bandung meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan atas laporan itu.
"Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebener-benarnya," ujar Toto.
Toto merasa difitnah Kepala Divisi Land and Ackuisition PT Lippo Group Edi Dwi Soesianto. Karena dalam persidangan, Edi menyebut Toto menerima uang Rp10,5 miliar dari sekretaris Toto, Melda Peni Lestari.
KPK telah menetapkan Toto sebagai tersangka izin proyek pembangunan Meikarta sejak 29 Juli 2019. Toto memang sejak awal membantah memberikan Rp10,5 miliar untuk izin pembangunan kawasan Meikarta, kepada Bupati Bekasi saat itu Neneng Hassanah Yasin.
Adapun KPK telah memperpanjang penahanan Toto "Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka BTO, swasta dalam perkara dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Penahanan diperpanjang terhitung sejak 10 Desember 2019," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
KPK telah menahan Toto sejak 20 November 2019. (X-15)
Baca juga: Sejumlah Anggota DPRD Bekasi Kembalikan Uang Suap Meikarta
Baca juga: Tersangka Kasus Meikarta Laporkan Bekas Anak Buah terkait Fitnah
Baca juga: KPK Panggil Dua Saksi dalam Kasus Suap Meikarta
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Klaster makelar kasus, yakni Zarof Ricar dan Ronny Bara Pratama, putra Zarof Ricar. Keempat, klaster aparat penegak hukum yang diduga melakukan perintangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved