Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengaku tidak kaget dengan gaya komunikasi yang kerap dilontarkan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon.
Fadli dikenal memiliki rekam jejak panjang sebagai pengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terakhir, ia mengkritik pengangkatan tujuh staf khusus milenial Presiden Jokowi yang dinilai hanya pajangan semata. Pramono tak ambil pusing kritikan tersebut.
"Terus terang kita kangen kalau Pak Fadli enggak bilang itu. Jadi kita anggap saja itu hiburan dari Senayan (DPR) untuk Pak Presiden dan buat kami semua dari Pak Fadli," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).
Menurutnya, dalam proses pemilihan staf khusus, Presiden Jokowi tentu mempertimbangkan kapasitas dan kredibelitas.
"Kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta, yang pinter, yang membawa perubahan karena memang yang dihadapi oleh bangsa ini berbeda dengan apa yang akan kami alami," katanya.
Para staf khusus milenial ini, kata dia, juga diberikan keleluasaan untuk tetap mengembangkan bisnis yang dijalankan dan melanjutkan pendidikannya. Ia menyatakan ketujuh stafsus milenial tersebut juga tak perlu setiap hari berkantor di Istana Kepresidenan.
"Sekarang kan era digital. Era yang sangat dinamis sekali. Jadi mereka sudah mulai bekerja. Dan tidak ada intervensi politik. Intervensi politik apa, wong presiden yang milih kok," ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono meminta para pihak tak mempersoalkan gaji atau pendapatan per bulan stafsus milenial yang mencapai Rp51 juta. Menurutnya, gaji para stafsus presiden sebesar itu karena jabatannya setara dengan jabatan eselon I di kementerian.
Presiden Jokowi memperkenalkan tujuh staf khusus milenial itu kepada media di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/) sore.
Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andri Taufan Garuda Putra dan Aminuddin Ma'ruf. Pengangkatan staf khsusu itu dinilai Fadli Zon hanya akan jadi pajangan demi pencitraan kepala negara. (OL-8)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved