Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengaku tidak kaget dengan gaya komunikasi yang kerap dilontarkan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon.
Fadli dikenal memiliki rekam jejak panjang sebagai pengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terakhir, ia mengkritik pengangkatan tujuh staf khusus milenial Presiden Jokowi yang dinilai hanya pajangan semata. Pramono tak ambil pusing kritikan tersebut.
"Terus terang kita kangen kalau Pak Fadli enggak bilang itu. Jadi kita anggap saja itu hiburan dari Senayan (DPR) untuk Pak Presiden dan buat kami semua dari Pak Fadli," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).
Menurutnya, dalam proses pemilihan staf khusus, Presiden Jokowi tentu mempertimbangkan kapasitas dan kredibelitas.
"Kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta, yang pinter, yang membawa perubahan karena memang yang dihadapi oleh bangsa ini berbeda dengan apa yang akan kami alami," katanya.
Para staf khusus milenial ini, kata dia, juga diberikan keleluasaan untuk tetap mengembangkan bisnis yang dijalankan dan melanjutkan pendidikannya. Ia menyatakan ketujuh stafsus milenial tersebut juga tak perlu setiap hari berkantor di Istana Kepresidenan.
"Sekarang kan era digital. Era yang sangat dinamis sekali. Jadi mereka sudah mulai bekerja. Dan tidak ada intervensi politik. Intervensi politik apa, wong presiden yang milih kok," ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono meminta para pihak tak mempersoalkan gaji atau pendapatan per bulan stafsus milenial yang mencapai Rp51 juta. Menurutnya, gaji para stafsus presiden sebesar itu karena jabatannya setara dengan jabatan eselon I di kementerian.
Presiden Jokowi memperkenalkan tujuh staf khusus milenial itu kepada media di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/) sore.
Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andri Taufan Garuda Putra dan Aminuddin Ma'ruf. Pengangkatan staf khsusu itu dinilai Fadli Zon hanya akan jadi pajangan demi pencitraan kepala negara. (OL-8)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved