Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengaku tidak kaget dengan gaya komunikasi yang kerap dilontarkan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon.
Fadli dikenal memiliki rekam jejak panjang sebagai pengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terakhir, ia mengkritik pengangkatan tujuh staf khusus milenial Presiden Jokowi yang dinilai hanya pajangan semata. Pramono tak ambil pusing kritikan tersebut.
"Terus terang kita kangen kalau Pak Fadli enggak bilang itu. Jadi kita anggap saja itu hiburan dari Senayan (DPR) untuk Pak Presiden dan buat kami semua dari Pak Fadli," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).
Menurutnya, dalam proses pemilihan staf khusus, Presiden Jokowi tentu mempertimbangkan kapasitas dan kredibelitas.
"Kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta, yang pinter, yang membawa perubahan karena memang yang dihadapi oleh bangsa ini berbeda dengan apa yang akan kami alami," katanya.
Para staf khusus milenial ini, kata dia, juga diberikan keleluasaan untuk tetap mengembangkan bisnis yang dijalankan dan melanjutkan pendidikannya. Ia menyatakan ketujuh stafsus milenial tersebut juga tak perlu setiap hari berkantor di Istana Kepresidenan.
"Sekarang kan era digital. Era yang sangat dinamis sekali. Jadi mereka sudah mulai bekerja. Dan tidak ada intervensi politik. Intervensi politik apa, wong presiden yang milih kok," ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono meminta para pihak tak mempersoalkan gaji atau pendapatan per bulan stafsus milenial yang mencapai Rp51 juta. Menurutnya, gaji para stafsus presiden sebesar itu karena jabatannya setara dengan jabatan eselon I di kementerian.
Presiden Jokowi memperkenalkan tujuh staf khusus milenial itu kepada media di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/) sore.
Mereka adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andri Taufan Garuda Putra dan Aminuddin Ma'ruf. Pengangkatan staf khsusu itu dinilai Fadli Zon hanya akan jadi pajangan demi pencitraan kepala negara. (OL-8)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved