Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENYEBARAN pelbagai sentra pelayanan publik dan aktivitas perekonomian merupakan cara untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di Papua.
Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia disela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II dan sejumlah kepala daerah Papua, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). Rapat tersebut sekaligus membahas usulan pembentukan Provinsi Papua Tengah.
"Tidak ada penyelesaian lain, kita bisa mempercepat proses penyebaran sentra-sentra dalam konteks politik, namanya pemekaran," kata Doli.
Menurut dia, pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan di bumi cenderawasih. Komisi II, tandasnya, sedang berusaha gar wacana pemekaran itu bisa dipercepat.
"Idealnya tanah Papua terdiri dari minimal tujuh provinsi. Itu karena berasal dari tujuh suku besar. Kita baru punya dua provinsi sekarang," katanya.
Doli mengemukakan, Komisi II DPR punya komitmen kuat menjaga NKRI dan meningkatkan kesejahteraan di Papua. Komisi II pun tidak menginginkan adanya perbedaan, baik di timur, tengah, maupun barat. (OL-8)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved