Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSOK Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dianggap sebagai kombinasi yang tepat dalam mengatasi radikalisme.
"Ini dalam rangka untuk menghindari terjadinya paham radikalisme ditengah kehidupan bermasyarakat. Keduanya punya pemahaman yang baik," kata anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro di Jakarta, Rabu (20/11).
Apalagi, lanjut dia, Fachrul Razi yang berlatar belakang TNI dan Tito Karnavian yang merupakan mantan Kapolri merupakan personal yang mengerti cara menangkal radikalisme.
Dalam menangkal radikalisme, lanjut dia, saat ini perlu mengutamakan memberi pemahaman kepada masyarakat. Karena masyarakat belum mengetahui makna dari radikalisme.
"Dan kita semua yang bertanggung jawab. Jangan sampai dan radikalisme terus menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Fauzi.
Masyarakat harus lebih awas lagi, terlebih paham radikalisme juga menyusup lewat media sosial (medsos). Sayangnya, kata Fauzi, buzzer politik terkadang turut menyisipkan paham radikalisme.
"Seperti momen Pilpres 2019 dimanfaatkan oleh buzzer membuat hoaks untuk menjatuhkan kredibilitas. Tapi banyak juga yang menyimpang," tandasnya.
Baca juga: Kabinet Indonesia Maju Sinyal Kuat Perang Melawan Radikalisme
Staf Ahli Kemkominfo Hendri Subaktio menilai, untuk menangkal penyebaran hoaks tersebut diperlukan hal sederhana yaitu masyarakat harus mawas menanggapi berita, terutama berita berasal dari medsos yang rentan validasi.
"Fenomena ini jadi serius, medsos itu sudah dilihat sebagai ajang perang. Jika anda ingin menang kompetisi harus memahami medsos," tururnya. (X-15)
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved