Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal karyawan salah satu BUMN yang ditangkap Densus 88 di Cilegon, lantaran diduga menjadi bagian jaringan teroris.
Erick menegaskan dirinya mendukung kepolisian dan semua elemen untuk memerangi terorisme di Tanah Air.
"Saya mendukung kerja polisi dan semua aparat guna memerangi terorisme dimanapun itu. Bukan hanya di lingkungan BUMN tetapi di seluruh Indonesia," kata Erick melalui keterangan tertulis, Jumat (15/11).
Erick menjelaskan Kementerian BUMN tidak memberi tempat bagi teroris. Apabila karyawan yang diduga teroris terbukti bersalah, dia bukan lagi bagian dari BUMN.
"Ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini," lanjutnya.
Baca juga: Erick Janji Jika Benar Teroris, Karyawan Krakatau Steel Dipecat
Menurutnya, terorisme adalah tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis, juga mengancam keamanan negara. Untuk itu, siapa pun pasti mengutuk tindakan yang tidak bermoral tersebut.
"Saya rasa tidak ada satu orang pun yang mendukung aksi teror," tutup Erick.
Sebelumnya, kepolisian melalui Densus 88 Antiteror menangkap empat orang terduga teroris di Cilegon, Banten. Salah satunya diduga merupakan petinggi dari perusahaan plat merah. (OL-2)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved