Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal karyawan salah satu BUMN yang ditangkap Densus 88 di Cilegon, lantaran diduga menjadi bagian jaringan teroris.
Erick menegaskan dirinya mendukung kepolisian dan semua elemen untuk memerangi terorisme di Tanah Air.
"Saya mendukung kerja polisi dan semua aparat guna memerangi terorisme dimanapun itu. Bukan hanya di lingkungan BUMN tetapi di seluruh Indonesia," kata Erick melalui keterangan tertulis, Jumat (15/11).
Erick menjelaskan Kementerian BUMN tidak memberi tempat bagi teroris. Apabila karyawan yang diduga teroris terbukti bersalah, dia bukan lagi bagian dari BUMN.
"Ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini," lanjutnya.
Baca juga: Erick Janji Jika Benar Teroris, Karyawan Krakatau Steel Dipecat
Menurutnya, terorisme adalah tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis, juga mengancam keamanan negara. Untuk itu, siapa pun pasti mengutuk tindakan yang tidak bermoral tersebut.
"Saya rasa tidak ada satu orang pun yang mendukung aksi teror," tutup Erick.
Sebelumnya, kepolisian melalui Densus 88 Antiteror menangkap empat orang terduga teroris di Cilegon, Banten. Salah satunya diduga merupakan petinggi dari perusahaan plat merah. (OL-2)
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved