Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir menegaskan jika karyawan Krakatau Steel yang ditangkap Densus 88 Antiteror terbukti terlibat aksi teror, yang bersangkutan akan langsung dipecat.
"Apabila secara hukum yang bersangkutan terbukti jadi bagian dari akse teror, serta merta orang tersebut tidal lagi menjadi bagian Kemengerian BUMN. Itu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini," ujar Erick dalam keterangan resmi, Jumat (15/11).
Hal itu dikatakan Erick menanggapi penangkapan seorang karyawan Krakatau Steel oleh Densus 88 pada Rabu (13/11) di Banten.
Menurut Erick, terorisme merupakan tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menimbulkan korban, merusak obyek vital atau strategis, juga mengancam keamanan negara.
Baca juga: Pengamat: Lone Wolf Lahir dari Dendam dan Sentimen Pribadi
"Saya rasa tidak ada satu pun orang yang mendukung aksi teror," katanya.
Erick kemudian mendukung proses kerja polisi dan aparat dalam terorisme.
"Saya mendukung kerja polisi dan semua aparat guna memerangi terorisme di mana pun bukan hanya di lingkungan BUMN tetapi di seluruh Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel Pria Utama mengatakan, berdasarkan informasi, pegawai yang ditangkap Densus 88 adalah staf setingkat supervisor di perseroan dan bukan petinggi atau tingkat manajemen. (OL-2)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved