Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan stabilitas keamanan di negeri ini penting untuk tetap terjaga dengan baik. Kuncinya ialah sinergitas antara TNI, Polri dan pemerintah daerah.
“Berbicara masalah stabilitas keamanan tentunya kita berbicara soal tren aspek ancaman. Ancaman saat ini dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 begitu mudah,” kata Hadi melalui keterangan dari Pusat Penerangan TNI, Kamis (14/11).
Mantan Kepala Staf TNI AU itu menyebut ada tiga sifat ancaman di era revolusi industri 4.0. Pertama, eskalatif, yaitu tiba-tiba muncul dan menjadi ancaman besar.
Kedua, mixed atau ancaman yang bergabung dan terkadang menjadi dua atau tiga. Ketiga, ancaman yang berlangsung dalam tempo singkat.
"Contohnya, kita tidak membayangkan apa yang terjadi, tiba-tiba di Medan terjadi bom bunuh diri,” imbuhnya.
Baca juga: Polres Tipe B Pionir Penyangga Keamanan
Ia menambahkan, pada 2019 stabilitas keamanan di Jakarta sedang terganggu dengan banyaknya aksi unjuk rasa. Namun, tiba-tiba Papua bergejolak. Di sisi lain penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masih berjalan.
"Jadi ada tiga bentuk ancaman yang saat itu harus diselesaikan bersama-sama. Artinya apa? Ancaman itu pola bercampur-campur dan dalam tempo yang cepat,” ujar Hadi.
Guna menjaga stabilitas keamanan dari pelbagai ancaman tersebut, terang dia, kuncinya ialah kerja sama yaitu sinergitas TNI dan Polri serta pemerintah daerah. Jika stabilitas keamanan terjaga niscaya pembangunan di wilayah dapat dilaksanakan dengan baik.
Panglima TNI membeberkan dengan adanya tren ancaman maka diperlukan satu organisasi yang adaptif. TNI pun baru saja meresmikan organisasi baru yaitu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang bermaterikan prajurit lintas matra.
“Dulu apabila ada krisis atau masalah, maka TNI membentuk komando bentukan yang saat ini sifatnya permanen. Sehingga apabila ada ancaman dimana saja, panglima (Kogabwilhan) langsung bisa bertindak dalam melaksanakan operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP),” pungkasnya.(OL-5)
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Penyesuaian yang dilakukan Washington dinilai sejalan dengan pandangan Rusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved