Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pejabat di daerah baik pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam menangani peristiwa sekecil apapun di negeri ini. Sebab, peristiwa kecil dapat memicu terjadinya gelombang unjuk rasa dalam skala besar yang berpotensi merusak stabilitas keamanan.
“Hati-hati dalam menangani setiap perstiwa sekecil apapun, saya titip ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri, melihat sekecil apapun persitiwa jangan menggampangkan,” kata Jokowi dalam Rakornas Forkopimda itu dihadiri para Gubernur, Wali Kota, Bupati, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kita serta Polri, TNI dan Kejaksaan, Rabu (13/11).
Jokowi menjelaskan, saat ini terjadi perubahan interaksi sosial seiring perkembangan teknologi. Jika pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum tidak jeli melihat persoalan, bisa membuat gejolak di masyarakat.
“Karena dunia, negara-negara sekarang ini penuh dengan discontent, ketidakpuasan. Hati-hati,” ungkapnya.
Ia mencontohkan negara seperti Hong Kong kini mengalami resesi akibat gelombang aksi demonstrasi yang telah berlangsung selama lima bulan. Hal ini dipicu adanya wacana ekstradisi hukum yang akan ditarik ke Tiongkok daratan.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah
Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok tidak pernah membayangkan terjadinya gelombang penolakan karena urusan ekstradisi kasus-kasus hukum yang akan ditarik ke Tiongkok daratan.
Kemudian kejadian di Cile, lanjut Jokowi, faktornya karena kenaikan tarif transportasi sebesar 4%. Kejadian demo ini pun membatalkan agenda pertemuan APEC yang akan digelar di sana
“Contoh-contoh discontent di negara lain mulai muncul. Jadi hati-hati menangani hal-hal yang kecil, yang kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi menekankan terjalinnya hubungan harmonis antarpimpinan di daerah.
“Hubungan harmonis forkopimda di daerah penting sekali, komunikasi gubernur dengan kapolda, pangdam, kajati, kepala pengadilan tinggi, penting sekali untuk dijalin, ada masalah dibicarakan,” tegasnya.(OL-5)
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved