Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pejabat di daerah baik pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam menangani peristiwa sekecil apapun di negeri ini. Sebab, peristiwa kecil dapat memicu terjadinya gelombang unjuk rasa dalam skala besar yang berpotensi merusak stabilitas keamanan.
“Hati-hati dalam menangani setiap perstiwa sekecil apapun, saya titip ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri, melihat sekecil apapun persitiwa jangan menggampangkan,” kata Jokowi dalam Rakornas Forkopimda itu dihadiri para Gubernur, Wali Kota, Bupati, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kita serta Polri, TNI dan Kejaksaan, Rabu (13/11).
Jokowi menjelaskan, saat ini terjadi perubahan interaksi sosial seiring perkembangan teknologi. Jika pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum tidak jeli melihat persoalan, bisa membuat gejolak di masyarakat.
“Karena dunia, negara-negara sekarang ini penuh dengan discontent, ketidakpuasan. Hati-hati,” ungkapnya.
Ia mencontohkan negara seperti Hong Kong kini mengalami resesi akibat gelombang aksi demonstrasi yang telah berlangsung selama lima bulan. Hal ini dipicu adanya wacana ekstradisi hukum yang akan ditarik ke Tiongkok daratan.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah
Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok tidak pernah membayangkan terjadinya gelombang penolakan karena urusan ekstradisi kasus-kasus hukum yang akan ditarik ke Tiongkok daratan.
Kemudian kejadian di Cile, lanjut Jokowi, faktornya karena kenaikan tarif transportasi sebesar 4%. Kejadian demo ini pun membatalkan agenda pertemuan APEC yang akan digelar di sana
“Contoh-contoh discontent di negara lain mulai muncul. Jadi hati-hati menangani hal-hal yang kecil, yang kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi menekankan terjalinnya hubungan harmonis antarpimpinan di daerah.
“Hubungan harmonis forkopimda di daerah penting sekali, komunikasi gubernur dengan kapolda, pangdam, kajati, kepala pengadilan tinggi, penting sekali untuk dijalin, ada masalah dibicarakan,” tegasnya.(OL-5)
Bazar TNI menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga 15 persen lebih murah dari pasar untuk meringankan kebutuhan Lebaran masyarakat.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian Dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Korlantas Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved