Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada dua kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua kasus itu ialah dugaan suap pembelian helikopter Agusta Westland (AW101) dan kasus mafia minyak bumi dan gas (migas) di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
"Heli AW101, penanganan kasus ini perlu kerja sama yang kuat antara KPK dan POM (Pusat Polisi Militer) TNI," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Heli AW101. Saat ini, KPK sudah menjerat satu tersangka, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.
Sementara itu, POM TNI menangani lima tersangka dengan berlatar militer. Mereka ialah kolonel FTS SE, marsekal madya FA, letkol WW, pembantu letda SS, dan marsekal muda SB. "Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI," ucap Syarif.
Selanjutnya, dalam kasus Petral, KPK sudah menetapkan satu tersangka, yakni eks Dirut Petral Bambang Irianto. Namun, KPK menemukan kendala dalam kasus tersebut karena melibatkan pihak luar dari Thailand, Singapura, Uni Emirat Arab, dan British Virgin Island. "Sayangnya, hanya dua negara yang mau membantu, sedangkan dua negara lain tidak kooperatif," ujar Laode.
Di sisi lain, Syarif tak tahu maksud Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan ada kasus besar yang dilaporkan Presiden Joko Widodo ke KPK. Laode mengaku tak tahu kasus yang dimaksud.
Ia mempersilakan Mahfud untuk menyambangi komisi antirasuah untuk memperjelas maksudnya tersebut agar tidak menjadi pertayaan publik. Pintu KPK terbuka lebar untuk pelaporan terkait dengan tindak pidana korupsi.
"Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-perundangan harus dirahasiakan," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan Presiden pernah bercerita soal kasus korupsi besar di KPK saat menunjuknya sebagai Menko Polhukam. Jokowi, kata dia, masih menanti kelanjutan kasus itu.
"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini. Tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian, sehingga kita normal kembali," kata Mahfud, di Jakarta, Senin (11/11). (Medcom/P-3)
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved