Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada dua kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua kasus itu ialah dugaan suap pembelian helikopter Agusta Westland (AW101) dan kasus mafia minyak bumi dan gas (migas) di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
"Heli AW101, penanganan kasus ini perlu kerja sama yang kuat antara KPK dan POM (Pusat Polisi Militer) TNI," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Heli AW101. Saat ini, KPK sudah menjerat satu tersangka, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.
Sementara itu, POM TNI menangani lima tersangka dengan berlatar militer. Mereka ialah kolonel FTS SE, marsekal madya FA, letkol WW, pembantu letda SS, dan marsekal muda SB. "Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI," ucap Syarif.
Selanjutnya, dalam kasus Petral, KPK sudah menetapkan satu tersangka, yakni eks Dirut Petral Bambang Irianto. Namun, KPK menemukan kendala dalam kasus tersebut karena melibatkan pihak luar dari Thailand, Singapura, Uni Emirat Arab, dan British Virgin Island. "Sayangnya, hanya dua negara yang mau membantu, sedangkan dua negara lain tidak kooperatif," ujar Laode.
Di sisi lain, Syarif tak tahu maksud Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan ada kasus besar yang dilaporkan Presiden Joko Widodo ke KPK. Laode mengaku tak tahu kasus yang dimaksud.
Ia mempersilakan Mahfud untuk menyambangi komisi antirasuah untuk memperjelas maksudnya tersebut agar tidak menjadi pertayaan publik. Pintu KPK terbuka lebar untuk pelaporan terkait dengan tindak pidana korupsi.
"Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-perundangan harus dirahasiakan," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan Presiden pernah bercerita soal kasus korupsi besar di KPK saat menunjuknya sebagai Menko Polhukam. Jokowi, kata dia, masih menanti kelanjutan kasus itu.
"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini. Tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian, sehingga kita normal kembali," kata Mahfud, di Jakarta, Senin (11/11). (Medcom/P-3)
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved