KPK Turun Tangan Selisik Dana Desa Fiktif

KOMISI Pemberantasan Korupsi turun tangan membantu Polda Sulawesi Tenggara terkait dengan kasus dana desa pada desa-desa fiktif. Dalam perkara yang ditangani bersama kepolisian itu, diduga ada 34 desa yang bermasalah terkait dengan dana desa.

"Kami memdapati tiga desa di antaranya fiktif sedangkan 31 desa lainnya ada namun SK Pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate (ke belakang)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (6/11).

Baca juga: Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Perkara yang ditangani tersebut ialah dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembentukan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah. Diperkirakan ada akibat kerugian keuangan negara atau daerah atas dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016-2018.

"Penanganan kasus tersebut merupakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan terhadap penanganan perkara oleh kepolisian daerah Sulawesi Tenggara," imbuh Febri.

Ia melanjutkan pada Juni lalu, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK telah melakukan gelar perkara di tahap penyelidikan di Mapolda Sulawesi Tenggara.

Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan akan dilakukan pengambilan keterangan ahli hukum pidana. Keterangan dibutuhkan untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan perda dibuat dengan tanggal mundur (backdate) merupakan bagian dari tindak pidana.

Dukungan yang diberikan KPK memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara.

Kemudian dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut diminta agar KPK mensupervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara itu.

"Perkaranya telah naik ke tahap penyidikan dan Polda telah mengirimkan SPDP ke KPK sesuai ketentuan Pasal 50 UU KPK. Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," imbuhnya. (OL-8)