CSR Perusahaan Diminta Berfokus pada Penguatan Kapasitas Warga Desa

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Samsul Widodo berharap program pertanggungjawaban sosial (CSR) perusahaan diarahkan untuk masyarakat desa. Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.

“CSR bisa diarahkan untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG), berbentuk pendampingan ke petani desa agar bisa menjadi pemasok,” kata Samsul saat menjadi pembicara dalam acara Penghargaan TOP CSR Awards 2025, di Jakarta, Rabu (11/6).

Dapur MBG, lanjut Samsul, jumlahnya bisa mencapai 30.000-an, sehingga dipastikan memerlukan pasokan dalam jumlah besar. "Petani desa seharusnya bisa mengambil peran signifikan. Mereka perlu pendampingan, itu bisa melalui program CSR. Dengan begitu, CSR pun otomatis berperan dalam sistem pangan Indonesia,” papar Samsul.

Baca juga : Torehkan Prestasi Internasional Berkat Konsisten Terapkan ESG

Samsul memaparkan, saat ini setiap desa di Indonesia yang jumlahnya berkisar 82.395, juga mendapatkan Dana Desa. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa itu, kata Samsul, menyebabkan desa tak kekurangan dana. “Per tahun, dana desa itu senilai ratusan triliun Rupiah. Warga desa tak kurang dana, tetapi mereka perlu mendapat pendampingan agar dana itu bisa dimanfaatkan efektif untuk menggerakkan ekonomi desa. Maka, sangat baik bila CSR perusahaan, mengarah ke pendampingan,” kata Samsul.

Acara penghargaan atas inovasi program CSR itu dihadiri perwakilan PT Sasa Inti, PT Borneo Indobara, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, MMS Group Indonesia, PT Petrokimia Gresik, PT Antang Gunung Meratus, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Badak NGL, PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, dan PT Astra International Tbk

Baca juga : PT ASDP Indonesia Ferry Jaga Kelestarian Lingkungan dengan Mengurangi Sampah Plastik

Sejumlah perusahaan dinyatakan program CSR terbaik di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, PT Indonesia Asahan Aluminium  (Inalum), PT Semen Indonesia (Persero), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  

Ketua Dewan Juri TOP CSR Awards 2025 Mas Achmad Daniri menyampaikan CSR tidak hanya donasi, kegiatan filantropi, atau bantuan sosial. Kini,  CSR merupakan bagian dari strategi bisnis korporasi untuk meningkatkan reputasi, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam rantai bisnis, dan mengurangi risiko. 

"Bahkan, kini para investor dan lembaga pembiayaan, mensyaratkan implementasi CSR mengadopsi pendekatan Environment, Social, Governance (ESG). Perusahaan juga dapat merancang dan melaksanakannya melalui pendekatan creating shared value (CSV) guna memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitar, pemerintah, serta perusahaan itu sendiri," kata Mas Achmad. 
    
Kriteria penilaian dalam penghargaan, lanjut Mas Achmad, adalah keselarasan inisiatif CSR dengan strategi bisnis perusahaan yang berkelanjutan, tingkat adopsi program CSR terhadap ketentuan ISO 26000:2010 Social Responsibility (SR), sistem tata kelola program, inovasi yang dapat menjadi model, serta identifikasi dampak terhadap bisnis.

Mas Achmad Daniri menegaskan, berdasarkan pendalaman saat mewawancara peserta, terdapat beberapa temuan. Di antaranya, semakin banyak perusahaan peserta yang menyelaraskan inisiatif CSR untuk mendukung strategi bisnis. Selanjutnya, makin banyak perusahaan yang telah mengukur keberhasilan kinerja CSR, dan menilai dampaknya untuk bisnis. Perusahaan juga sudah makin memahami, bahwa sebagai tanggung jawab sosial, CSR melibatkan dan menjadi tanggung jawab seluruh divisi, bukan hanya tim teknis. 

"Selain pencapaian tersebut, masih ada hal penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum semua perusahaan detail mengidentifikasi dampak setiap keputusan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Padahal tanggung jawab pengelolaan dampak, terutama dampak negatif , adalah salah satu dasar utama dalam penentuan dan pemilihan program CSR. Tentunya, agar perusahaan bertanggung jawab sesuai ketentuan ISO 26000 SR."
 
Evaluasi lainnya, kata Mas Achmad, aspek perubahan iklim dan transisi energi. "Kami mengharapkan agar setiap perusahaan, memiliki roadmap bisnis yang memperhatikan aspek perubahan iklim dan transisi energi. Ke depan, regulasi akan makin ketat untuk diterapkan, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Daniri. (X-8)