Rabu 06 November 2019, 13:27 WIB

Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Dituntut Tujuh Tahun Penjara

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Dituntut Tujuh Tahun Penjara

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso

 

MANTAN anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019 Fraksi Golkar sekaligus terdakwa suap dan gratifikas Bowo Sidik Pangarso dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 7 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata JPU Ikhsan Fernandi saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ungkapnya.

JPU meminta majelis hakim untuk memutus terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp52.095.965 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh hukum tetap.

Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dan jika tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun.

Terdapat hal berat yang menuntut Bowo dikenakan 7 tahun hukuman penjara. Dan sikap kooperatif terdakwa menjadi hal meringankan dalam tuntutannya.

"Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk hak meringankan, terdakwa bersikap kooperatif di persidangan sehingga membantu proses lancarnya persidangan," ujar Ikhsan.

Selain itu, hal yang meringankan lainya ialah terdakwa akui terus terang perbuatannya, terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah mengembalikan sebagian besar uang suap yg diterimanya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Perbuatan Bowo dianggap melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More