Lokakarya Nasional 2025, Adinkes Dorong Inovasi dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting

PERCEPATAN penurunan stunting melalui inovasi, teknologi, dan kolaborasi perlu terus dilakukan demi menuju Indonesia unggul. 

Untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul tersebut, salah satunya adalah dengan memperkuat pondasi kesehatan masyarakat desa, melalui pengendalian penyakit untuk pengentasan stunting. Sebagaimana diketahui, stunting masih menjadi tantangan besar Indonesia. 

Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%. Angka tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu sebesar 20%.

Baca juga : Transformasi Desa belum Antarkan pada Kesejahteraan Rakyat

Dalam pembukaan Lokakarya Nasional 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) dengan tema Praktik Baik Implementasi Pengendalian Stunting di Indonesia: Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi yang berlangsung di Ungasan, Bali, 29 April 2025, turut dilakukan peluncuran Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa untuk Implementasi  Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya mengatakan perlunya mendorong kehadiran desa-desa peduli kesehatan untuk pecegahan penyakit dan pengentasan stunting. 

“Kami selalu mendorong hadirnya desa peduli kesehatan, yaitu desa yang menempatkan isu kesehatan sebagai arah dan prioritas utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sinergisitas program, sumberdaya dan sumber dana di desa akan memudahkan upaya desa menuju keluarga sehat dan mandiri,” jelas I Wayan Sumarjaya. 

Baca juga : Dana Stunting di Desa Undisan Bangli Rp10 Ribu per Anak. Apa Menunya?

Lebih lanjut, I Wayan Sumarjaya menjelaskan tantangan kesehatan masyarakat desa sangat komplek. Di antaranya akses terbatas ke layanan dasar kesehatan, kurangnya tenaga medis, penyakit menular dan tidak menular serta gizi buruk dan stunting. 

“Karena itu sosialisasi berbasis kearifan lokal diperlukan, serta dukungan pemberdayaan, kolaborasi dan prioritas penggunaan dana desa dalam penyediaan layanan dasar kesehatan di desa akan menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan sejahtera,” jelas I Wayan Sumarjaya. 

Senada dengan itu, Wakil Menteri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria yang turut hadir membuka acara mengatakan pihaknya telah berkomitmen turut serta dalam pengentasan stunting. 

Baca juga : Tahun Politik Bisa Jadi Momentum untuk Percepat Pengentasan Stunting

“Kementerian Desa juga berkomitmen dan konsisten akan menyiapkan dana desa, dan diharapkan semua perangkat desa memberikan perhatian lebih baik agar penggunaan dana desa dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk menurunkan stunting serta berbagai penyakit,” jelas Ahmad Riza Patria. 
  
Intervensi akan penekanan angka stunting menjadi hal yang krusial baik dari aspek deteksi dini hingga pemenuhan asupan nutrisi yang tepat. 

“Stunting masih menjadi perhatian presiden. Kita tidak ingin lagi anak-anak menjadi stunting, untuk itu ibu hamil dan anak balita harus mendapatkan asupan bergizi yang cukup, sehingga kesehatan menjadi lebih baik, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik,” jelas Riza.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Samarinda Rudi Agus dalam sesi materi Intervensi Spesifik dalam Penatalaksanaan Stunting mengatakan dalam pencegahan stunting yang juga penting untuk diperhatikan adalah pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK). 

Baca juga : Dana Desa di Temanggung Diprioritaskan Untuk Stunting

PKGK adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu.

“Dalam mengatasi stunting, yang kami lakukan adalah pemberian PKGK, karena di dalam PKG itu ada PKMK (Pangan olahan untuk Keperluan Medis Khsuus) dan PDK (Pemberian Diet Khusus).  Hal ini juga sejalan dengan 11 intervensi spesifik percepatan penurunan stunting, terutama pemberiaan makanan tambahan protein hewani. Itulah kenapa kita mendukung PKMK dan PDK,” jelas Rudi Agus. 

Ketua Umum Adinkes M Subuh menjelaskan sebagai mitra pemerintah, Adinkes ikut mendorong perangkat desa melakukan kontrol terhadap stunting. 

“Melalui Lokakarya 2025 ini, kita melakukan evaluasi terhadap kinerja program terutama pengentasan stunting dan penyakit menular yang dilakukan dinas kesehatan. Dengan kehadiran perwakilan dinas kesehatan dari seluruh wilayah, ini akan menjadi suatu pengetahuan yang nantinya mereka dapat sosialisasikan dan advokasi terhadap perangkat desa,” jelas M Subuh.

Model pendekatan melalui perangkat desa ini dikatakan Subuh mendapat respon positif dari masyarakat. 

“Karena itu kita terus berinovasi dengan kreativitas dengan menggandeng banyak pihak, pemerintah, organisasi dalam dan luar negeri, masyarakat dan swasta. Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa yang kita luncurkan hari ini, kita menggandeng semuanya untuk pelaksanaan program hingga satu tahun ke depan, ini adalah partisipasi masyarakat yang diwakili oleh Adinkes,” jelas Subuh. 

Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025 merupakan upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan yang mendorong Dinas Kesehatan melakukan inovasi dalam mencegah stunting. 

Penghargaan hasil kolaborasi Adinkes dengan lintas sektoral terdiri dari tiga kategori, yaitu inovasi pengolahan pangan lokal dan PKMK untuk mengentaskan stunting; penggunaan kolaborasi lintas sektor dan teknologi informasi dalam program penurunan stunting; serta pemberdayaan dan edukasi masyarakat untuk penggunaan ASI serta pelaksanaan rujukan berjenjang. (Z-1)