Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERCEPATAN penurunan stunting melalui inovasi, teknologi, dan kolaborasi perlu terus dilakukan demi menuju Indonesia unggul.
Untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul tersebut, salah satunya adalah dengan memperkuat pondasi kesehatan masyarakat desa, melalui pengendalian penyakit untuk pengentasan stunting. Sebagaimana diketahui, stunting masih menjadi tantangan besar Indonesia.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%. Angka tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu sebesar 20%.
Dalam pembukaan Lokakarya Nasional 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) dengan tema Praktik Baik Implementasi Pengendalian Stunting di Indonesia: Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi yang berlangsung di Ungasan, Bali, 29 April 2025, turut dilakukan peluncuran Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa untuk Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya mengatakan perlunya mendorong kehadiran desa-desa peduli kesehatan untuk pecegahan penyakit dan pengentasan stunting.
“Kami selalu mendorong hadirnya desa peduli kesehatan, yaitu desa yang menempatkan isu kesehatan sebagai arah dan prioritas utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sinergisitas program, sumberdaya dan sumber dana di desa akan memudahkan upaya desa menuju keluarga sehat dan mandiri,” jelas I Wayan Sumarjaya.
Lebih lanjut, I Wayan Sumarjaya menjelaskan tantangan kesehatan masyarakat desa sangat komplek. Di antaranya akses terbatas ke layanan dasar kesehatan, kurangnya tenaga medis, penyakit menular dan tidak menular serta gizi buruk dan stunting.
“Karena itu sosialisasi berbasis kearifan lokal diperlukan, serta dukungan pemberdayaan, kolaborasi dan prioritas penggunaan dana desa dalam penyediaan layanan dasar kesehatan di desa akan menciptakan masyarakat yang sehat, kuat dan sejahtera,” jelas I Wayan Sumarjaya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria yang turut hadir membuka acara mengatakan pihaknya telah berkomitmen turut serta dalam pengentasan stunting.
“Kementerian Desa juga berkomitmen dan konsisten akan menyiapkan dana desa, dan diharapkan semua perangkat desa memberikan perhatian lebih baik agar penggunaan dana desa dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk menurunkan stunting serta berbagai penyakit,” jelas Ahmad Riza Patria.
Intervensi akan penekanan angka stunting menjadi hal yang krusial baik dari aspek deteksi dini hingga pemenuhan asupan nutrisi yang tepat.
“Stunting masih menjadi perhatian presiden. Kita tidak ingin lagi anak-anak menjadi stunting, untuk itu ibu hamil dan anak balita harus mendapatkan asupan bergizi yang cukup, sehingga kesehatan menjadi lebih baik, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik,” jelas Riza.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Samarinda Rudi Agus dalam sesi materi Intervensi Spesifik dalam Penatalaksanaan Stunting mengatakan dalam pencegahan stunting yang juga penting untuk diperhatikan adalah pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK).
PKGK adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu.
“Dalam mengatasi stunting, yang kami lakukan adalah pemberian PKGK, karena di dalam PKG itu ada PKMK (Pangan olahan untuk Keperluan Medis Khsuus) dan PDK (Pemberian Diet Khusus). Hal ini juga sejalan dengan 11 intervensi spesifik percepatan penurunan stunting, terutama pemberiaan makanan tambahan protein hewani. Itulah kenapa kita mendukung PKMK dan PDK,” jelas Rudi Agus.
Ketua Umum Adinkes M Subuh menjelaskan sebagai mitra pemerintah, Adinkes ikut mendorong perangkat desa melakukan kontrol terhadap stunting.
“Melalui Lokakarya 2025 ini, kita melakukan evaluasi terhadap kinerja program terutama pengentasan stunting dan penyakit menular yang dilakukan dinas kesehatan. Dengan kehadiran perwakilan dinas kesehatan dari seluruh wilayah, ini akan menjadi suatu pengetahuan yang nantinya mereka dapat sosialisasikan dan advokasi terhadap perangkat desa,” jelas M Subuh.
Model pendekatan melalui perangkat desa ini dikatakan Subuh mendapat respon positif dari masyarakat.
“Karena itu kita terus berinovasi dengan kreativitas dengan menggandeng banyak pihak, pemerintah, organisasi dalam dan luar negeri, masyarakat dan swasta. Program Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025, Nutrical, dan Buku Dana Desa yang kita luncurkan hari ini, kita menggandeng semuanya untuk pelaksanaan program hingga satu tahun ke depan, ini adalah partisipasi masyarakat yang diwakili oleh Adinkes,” jelas Subuh.
Generasi Maju Bebas Stunting Award 2025 merupakan upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan yang mendorong Dinas Kesehatan melakukan inovasi dalam mencegah stunting.
Penghargaan hasil kolaborasi Adinkes dengan lintas sektoral terdiri dari tiga kategori, yaitu inovasi pengolahan pangan lokal dan PKMK untuk mengentaskan stunting; penggunaan kolaborasi lintas sektor dan teknologi informasi dalam program penurunan stunting; serta pemberdayaan dan edukasi masyarakat untuk penggunaan ASI serta pelaksanaan rujukan berjenjang. (Z-1)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Penyerahan bantuan dilakukan bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved