Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meyakini bahwa tahun politik bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengentasan stunting.
"Sesuai arahan presiden kita tidak boleh melupakan kita meskipun saat akan mencalonkan diri sebagai eksekutif maupun legislatif. Saya kira stunting dan kemiskinan ekstrem bisa menjadi muatan politik bagi para calon pemimpin," Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto saat dihubungi, Jumat (26/5).
Agus menilai, setiap calon pemimpin harus memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Adapun, program nyata yang dapat ditawarkan ialah pengentasan stunting dan penurunan angka kemiskinan.
Baca juga: Pemerintah Lakukan Berbagai Inovasi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Ia melihat, sebenarnya saat ini setiap daerah memiliki semangat yang tinggi untuk mengentaskan stunting. Hal itu dilihat dari anggaran pemda yang kini telah banyak difokuskan untuk penanganan stunting.
Misalnya saja, Kecamatan Mekarsari, Jawa Barat, yang telah mengeluarkan anggaran untuk membeli USG dengan dana desa. Dengan demikian banyak ibu-ibu yang kemudian semangat untuk memeriksakan dirinya dan menjaga kesehatannya saat hamil. Karenanya, ia optimistis bahwa target penurunan stunting 14% pada 2024 dapat tercapai.
Baca juga: BKKBN Optimis Turunkan Stunting hingga 14 Persen di 2024
"Jadi pengentasan stunting dan penanganan kemiskinan menjadi penilaian pemda atau pihak yang mau mencalonkan diri. Semangat itu ada di lapangan dan masih sangat seksi untuk dibicarakan. Saya kira ini menjadi momentum yang baik," pungkas Agus. (Ata/Z-7)
Banyak yang salah kaprah! Dokter spesialis anak jelaskan perbedaan stunting dan stunted (pendek). Kenali penyebab gizi kronis vs faktor genetik di sini.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved