Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meyakini bahwa tahun politik bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengentasan stunting.
"Sesuai arahan presiden kita tidak boleh melupakan kita meskipun saat akan mencalonkan diri sebagai eksekutif maupun legislatif. Saya kira stunting dan kemiskinan ekstrem bisa menjadi muatan politik bagi para calon pemimpin," Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto saat dihubungi, Jumat (26/5).
Agus menilai, setiap calon pemimpin harus memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Adapun, program nyata yang dapat ditawarkan ialah pengentasan stunting dan penurunan angka kemiskinan.
Baca juga: Pemerintah Lakukan Berbagai Inovasi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Ia melihat, sebenarnya saat ini setiap daerah memiliki semangat yang tinggi untuk mengentaskan stunting. Hal itu dilihat dari anggaran pemda yang kini telah banyak difokuskan untuk penanganan stunting.
Misalnya saja, Kecamatan Mekarsari, Jawa Barat, yang telah mengeluarkan anggaran untuk membeli USG dengan dana desa. Dengan demikian banyak ibu-ibu yang kemudian semangat untuk memeriksakan dirinya dan menjaga kesehatannya saat hamil. Karenanya, ia optimistis bahwa target penurunan stunting 14% pada 2024 dapat tercapai.
Baca juga: BKKBN Optimis Turunkan Stunting hingga 14 Persen di 2024
"Jadi pengentasan stunting dan penanganan kemiskinan menjadi penilaian pemda atau pihak yang mau mencalonkan diri. Semangat itu ada di lapangan dan masih sangat seksi untuk dibicarakan. Saya kira ini menjadi momentum yang baik," pungkas Agus. (Ata/Z-7)
Keberhasilan Sergai dalam menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi tolok ukur untuk pencapaian angka nol persen.
Menteri Wihaji menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 15 ribu orangtua asuh yang siap diturunkan untuk mendukung program super prioritas di lapangan.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Berbagai kegiatan sosial, edukasi kesehatan dan seminar digelar dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter.
Apabila kopdes tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan berdampak terhadap dana desa yang menjadi opsi jaminan apabila kopdes mengalami gagal bayar.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved