Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI resmi menetapkan Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara aklamasi, melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.
Selaku Pimpinan Rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong koordinasi antar DPR RI dengan Polri. Dirinya juga mengingatkan bahwa senantiasa menjaga keamanan wilayah NKRI, menjadi tugas utama dari Kapolri yang baru dilantik.
“Tugasnya (Polri) tentu saja harus berkoordinasi juga dengan DPR RI, bagaimana pelaksanaan tata kelola dan koordinasi antara Kepolisian, dan bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas itu bersama-sama secara gotong royong,” kata Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Tidak hanya itu, masih kata Puan, bentuk koordinasi dan sinergi terkait dengan pemberantasan korupsi juga penting untuk dilakukan. Sebagai lembaga antirasuah, KPK menjadi mitra Komisi III DPR RI bersama Polri.
Untuk itu, Puan berharap koordinasi antarkedua lembaga tersebut, dalam melakukan mitigasi tindak pidana korupsi, nantinya dapat terus terjalin.
“DPR tentu saja harus berkoordinasi atau bersinergi terkait dengan pemberantasan korupsi. Namun, yang akan dilakukan ke depannya itu adalah bagaimana me-mitigasi hal itu terjadi. Jadi bukannya dilakukan di luar mitigasi yang ada, memang selama ini sudah bisa dilakukan, koordinasi antara Kepolisian dengan DPR,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.
Usai dilantik, Komjen Idham Azis mengungkapkan rasa syukurnya seraya berjanji untuk memberikan pengabdian yang tidak hanya ditujukan pada institusi Polri, tetapi juga kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Berkaitan dengan koordinasi dengan lembaga antirasuah, Ia mengatakan akan secepatnya menunjuk Kabareskrim, khususnya dalam pengungkapan kasus penyidik KPK Novel Baswedan.
“Secara pribadi saya mensyukuri ini adalah bagian dari mukjizat Allah terhadap diri saya. Kalau tidak ada aral melintang, besok saya kemungkinan besar akan dilantik oleh Bapak Presiden. Sesaat setelah itu saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan,” ungkap Kapolri. (Ol-09)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved