Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DPR RI resmi menetapkan Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara aklamasi, melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.
Selaku Pimpinan Rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong koordinasi antar DPR RI dengan Polri. Dirinya juga mengingatkan bahwa senantiasa menjaga keamanan wilayah NKRI, menjadi tugas utama dari Kapolri yang baru dilantik.
“Tugasnya (Polri) tentu saja harus berkoordinasi juga dengan DPR RI, bagaimana pelaksanaan tata kelola dan koordinasi antara Kepolisian, dan bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas itu bersama-sama secara gotong royong,” kata Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Tidak hanya itu, masih kata Puan, bentuk koordinasi dan sinergi terkait dengan pemberantasan korupsi juga penting untuk dilakukan. Sebagai lembaga antirasuah, KPK menjadi mitra Komisi III DPR RI bersama Polri.
Untuk itu, Puan berharap koordinasi antarkedua lembaga tersebut, dalam melakukan mitigasi tindak pidana korupsi, nantinya dapat terus terjalin.
“DPR tentu saja harus berkoordinasi atau bersinergi terkait dengan pemberantasan korupsi. Namun, yang akan dilakukan ke depannya itu adalah bagaimana me-mitigasi hal itu terjadi. Jadi bukannya dilakukan di luar mitigasi yang ada, memang selama ini sudah bisa dilakukan, koordinasi antara Kepolisian dengan DPR,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.
Usai dilantik, Komjen Idham Azis mengungkapkan rasa syukurnya seraya berjanji untuk memberikan pengabdian yang tidak hanya ditujukan pada institusi Polri, tetapi juga kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Berkaitan dengan koordinasi dengan lembaga antirasuah, Ia mengatakan akan secepatnya menunjuk Kabareskrim, khususnya dalam pengungkapan kasus penyidik KPK Novel Baswedan.
“Secara pribadi saya mensyukuri ini adalah bagian dari mukjizat Allah terhadap diri saya. Kalau tidak ada aral melintang, besok saya kemungkinan besar akan dilantik oleh Bapak Presiden. Sesaat setelah itu saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan,” ungkap Kapolri. (Ol-09)
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
Rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved