Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PERTEMUAN Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menelurkan tiga poin kesepahaman. Kedua partai sepakat menghargai jalur politik masing-masing.
"Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mustafa Kamal di Kantor DPP PKS, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Kesepahaman pertama, kata dia, kedua partai saling menghormati sikap konstitusional masing-masing. Keduanya siap bekerja bersama di luar maupun dalam pemerintahan untuk kepentingan bangsa.
"Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR RI," kata Mustafa.
Menurut dia, sikap saling menghormati ini perlu dilakukan untuk membuat demokrasi tetap sehat. Semua langkah dilakukan demi kemakmuran bangsa.
"Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," ujar Mustafa.
Baca juga: NasDem Nilai Jokowi Serius Bangun Papua
Kedua, NasDem dan PKS senantiasa menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Aksi radikalisme yang ingin menghancurkan NKRI tak akan dibiarkan.
"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Mustafa.
Kesepahaman terakhir, kedua partai menyadari takdir sosiologis dan historis bangsa Indonesia adalah warisan sejarah kerja sama para pendiri bangsa. Ada peran besar kelompok nasionalis yang memuliakan nilai agama dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai kebangsaan.
"Bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami dan saling bekerja sama, dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," ungkap dia. (Medcom/A-4)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved