Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PERTEMUAN Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menelurkan tiga poin kesepahaman. Kedua partai sepakat menghargai jalur politik masing-masing.
"Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mustafa Kamal di Kantor DPP PKS, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Kesepahaman pertama, kata dia, kedua partai saling menghormati sikap konstitusional masing-masing. Keduanya siap bekerja bersama di luar maupun dalam pemerintahan untuk kepentingan bangsa.
"Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR RI," kata Mustafa.
Menurut dia, sikap saling menghormati ini perlu dilakukan untuk membuat demokrasi tetap sehat. Semua langkah dilakukan demi kemakmuran bangsa.
"Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan lainnya," ujar Mustafa.
Baca juga: NasDem Nilai Jokowi Serius Bangun Papua
Kedua, NasDem dan PKS senantiasa menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Aksi radikalisme yang ingin menghancurkan NKRI tak akan dibiarkan.
"Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Mustafa.
Kesepahaman terakhir, kedua partai menyadari takdir sosiologis dan historis bangsa Indonesia adalah warisan sejarah kerja sama para pendiri bangsa. Ada peran besar kelompok nasionalis yang memuliakan nilai agama dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai kebangsaan.
"Bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami dan saling bekerja sama, dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," ungkap dia. (Medcom/A-4)
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved