Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
ROHANIWAN Katolik Benny Susetyo berharap Kapolri yang baru bisa menjaga roh Pancasila di tengah maraknya hoaks dan menjamurnya bibit radikalisme.
Ia menilai pilihan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Kabareskrim Komjen Idham Azis sudah tepat untuk menggantikan Tito Karnavian.
“Pilihan Pak Jokowi sangat tepat dalam era demokrasi dan kemajuan teknologi serta maraknya hoaks dan bahaya radikalisme mengancam,” kata Benny, Selasa (29/10).
Menurut dia, keutuhan bangsa membutuhkan Polri yang mampu menjalin tugas secara profesional dan mampu membaca tanda zaman. Terlebih kejahatan sudah menggunakan alat teknologi yang canggih.
“Makanya, dibutuhkan Kapolri yang memiliki leadership berwawasan global dan mampu menjaga roh pancasila dalam dinamika politik,” ujarnya.
Selain itu, Romo Benny mengatakan figur yang dibutuhkan Korps Bhayangkara harus ditopang kemampuan dalam menguasai medan dan leadership yang mampu menjalin sinergi dengan TNI.
“Ke depan diharapkan polisi mampu untuk menegakkan supremasi sipil, yakni polisi yang humanis dan memiliki kemampuan yang handal dalam menguasai teknologi, informasi dan komunikasi,” jelas dia.
Kemudian, Romo Benny melihat rekam jejak hingga kapasitas yang menjadi dasar penerimaan terhadap Idham dinilai baik.
Bahkan, Idham punya rekam jejak yang baik dan prestasi gemilang dalam karir sebagai Polri.
“Dengan meningkatkan kualitas polisi yang memiliki karakter humanis dan berpikir global, visi polisi sebagai menjaga ketertiban masyarakat sipil perlu mendapatkan perhatian,” pungkasnya.
Ketua DPR Puan Maharani, Senin (28/10) mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham direncanakan digelar pekan ini. (OL-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved