Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JAKSA Agung periode 2019-2024 ST Burhanuddin berjanji bakal melanjutkan program dan kinerja Jaksa Agung periode 2014-2019 HM Prasetyo. Kebijakan yang akan dilanjutkan tersebut antara lain program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan (TP4) .
Program tersebut dinilai efektif sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. ST Burhanuddin juga mengatakan kepemimpinan HM Prasetyo telah membuat Kejaksaan Agung secara organisasi menjadi lebih baik.
"Kami mohon doa agar bisa melanjutkan apa yang telah ditanam di sini. Jadi kami juga mohon bantuan Pak Pras (HM Prasetyo) untuk membimbing saya dalam tugas yang berat ini," kata Burhanuddin dalam acara pisah sambut Kejaksaan Agung di Gedung Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (28/10).
TP4 merupakan salah satu program Kejagung yang lahir dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tim tersebut dibentuk pada Oktober 2015 sebagai respons Korps Adhyaksa dalam mendukung program pemerintah di bidang pembangunan nasional.
Pada 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan TP4 mencapai 1.903 kegiatan dengan total anggar-an Rp109,6 triliun. Setahun kemudian kegiatan TP4 meningkat menjadi 10.270 kegiatan dengan nilai anggaran Rp977 triliun.
Jumlah pekerjaan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 pada 2018 sebanyak 5.032 kegiatan dengan total anggaran Rp605,3 triliun. Pada semester I tahun ini kegiatan TP4 mencapai 1.898 proyek pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp94,5 triliun.
Dalam seremoni pisah sambut tersebut, Kejagung menampilkan sejumlah program yang diinisiasi kepemimpinan Prasetyo, antara lain program TP4. Prasetyo pun berharap Burhanuddin bisa melanjutkan dan menjalankan program tersebut ke depannya.
"Saya yakin di bawah Pak Bur (ST Burhanuddin) akan lebih baik. Dia bisa mengemudikan kendali dengan baik. Saya sangat yakin di bawah Pak Burhanuddin masa depan kejaksaan akan jauh lebih baik," kata Prasetyo.
Prasetyo juga bersyukur kejaksaan kembali dikomandoi orang dalam atau dari internal kejaksaan. Seperti diketahui, Burhanuddin merupakan pensiunan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Menurut Prasetyo, Burhanuddin bukanlah orang baru di Korps Adhyaksa.
"Kita bersyukur kejaksaan ditangani lagi oleh orang dalam," ucap Prasetyo.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyinggung soal kritikan publik yang dialamatkan kepada Burhanuddin yang ditengarai dekat dengan PDIP lantaran sang kakak, TB Hasanuddin, merupakan politikus partai berlambang banteng itu.
Prasetyo mengatakan jabatan Jaksa Agung mau tidak mau memang butuh dukungan dari partai. Menurut dia, semua jaksa agung yang pernah terpilih juga mendapat sokongan partai. Meski begitu, ucapnya, bukan berarti Jaksa Agung tidak bisa bekerja profesional.
"Jadi Pak Burhanuddin saya pikir tidak perlu kecil hati. Kalau dalam perjalanan nanti banyak komentar bahkan caci maci dan sebagainya, itu dijadikan saja vitamin untuk menyehatkan kita," pungkasnya.(OL-4)
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus tersebut, Anang belum bisa memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Kejagung masih terus mendalami beberapa alat bukti dan keterangan.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan kembali memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dugaan korupsi dalam program pengadaan chromebook.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved