Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PIMPINAN MPR kembali melanjutkan safarinya mengantarkan undangan acara pelantikan presiden dan wakil presiden secara langsung kepada para tokoh bangsa. Kali ini giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendapat kunjungan dari sembilan pimpinan MPR.
Pertemuan berlangsung di rumah dinas wakil presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin. Pertemuan berlangsung hangat diselingi dengan agenda sarapan bersama masakan Indonesia, seperti lontong sayur hingga nasi dan ayam goreng.
Dalam kesempatan tersebut, secara khusus pimpinan MPR juga menyampaikan terima kasih atas berbagai jasa pengabdian JK selama mendampingi Jokowi di periode 2014-2019 maupun sebagai pendamping Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan JK bersedia menghadiri undangan pelantikan.
"Pak JK menyatakan akan hadir di acara pelantikan untuk menyaksikan KH Ma'ruf Amin yang menggantikan dirinya sebagai wakil presiden melanjutkan tongkat estafet mendampingi Presiden Joko Widodo selama 2019-2024," ungkap Bamsoet.
Adapun kedelapan pimpinan MPR lain yang turut hadir mendampingi Bamsoet, yaitu Fadel Muhammad (DPD), Ahmad Basarah (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Jazilul Fawaid (PKB), Lestari Moerdijat (NasDem), Syarief Hasan (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), dan Arsul Sani (PPP).
Bamsoet menjelaskan, sebagai tokoh yang dua kali menjadi wakil presiden, JK memiliki banyak pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dalam membenahi kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seusai purna pengabdian sebagai wakil presiden 2014-2019, dikatakan Bamsoet, MPR akan tetap berkonsultasi dengan JK untuk menyerap berbagai ilmu dan pemikirannya.
Terima kasih
JK mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan MPR yang sudah menyediakan waktu secara khusus untuk mengantarkan undangan acara pelantikan presiden dan wakil presiden kepada dirinya secara langsung. JK menyatakan akan hadir untuk melihat proses pelantikan pengganti dirinya sebagai pendamping Jokowi.
"Bagi saya, acara ini juga penting karena di samping menyaksikan pelantikan presiden dan wapres yang baru, saya juga tentu mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama 5 tahun terakhir," ujarnya.
Tak hanya bertandang ke rumah JK, sehari sebelumnya pimpinan MPR juga sempat menyambangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Jawa Barat, Rabu (16/10) malam. Tujuannya sama, yakni menyampaikan undangan resmi pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) .
"Pak SBY menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden sekaligus ingin memberikan pesan kepada seluruh dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif," kata Bamsoet. (P-1)
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved