NasDem Tolak Sekat di Pimpinan AKD

DALAM menentukan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI, Fraksi Partai NasDem tidak ingin ada pembedaan kelompok partai pemerintah dan nonpemerintah. Pengelompokan hanya akan menimbulkan gesekan antarsesama fraksi dalam pengisian posisi pimpinan AKD.

"Kita dalam satu rumah punya tanggung jawab punya cita-cita untuk mewujudkan visi DPR itu, kan?" kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali ketika dihubungi, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ali, Partai NasDem sepakat dengan keinginan sejumlah partai lainnya agar pengisian ketua-ketua komisi dan badan yang ada dalam AKD ditentukan secara proporsional, yang berdasarkan perolehan kursi partai politik pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019 lalu, tutur Ali, berhak mendapatkan kursi pimpinan AKD yang lebih banyak, diikuti berturut-turut oleh 9 partai lain yang lolos ke parlemen.

 "PDIP karena pemenang, dia lebih banyak kursinya dan pasti lebih banyak dapatnya. Jadi, proporsional berdasarkan perolehan kursi partai politik. Itu kalau saya, ya," ujar Ali.

Ali melanjutkan, jika disepakati melalui metode proporsional perolehan suara Pemilu 2019, NasDem sebagai partai 4 besar dengan 59 kursi di parlemen berhak mendapatkan 2 ketua komisi dan 7 wakil ketua. Terkait komisi yang akan diketuai, Ali menuturkan saat ini NasDem belum menentukan sikap resmi terkait penentuan komisi.

"Kalau ditanya, sebagai partai pendukung pemerintah kami mau mengawal program pemerintah. Apa itu? Salah satunya infrastruktur sehingga NasDem berkepentingan ada di Komisi V," tandas Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meyakini Fraksi Gerindra akan mendapatkan dua kursi pimpinan AKD, termasuk kursi di komisi-komisi DPR. Meski belum menentukan posisi pimpinan AKD yang diinginkan, Dasco memastikan Gerindra tidak mengincar posisi Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Hasil Pileg 2019 menempatkan PDIP sebagai peraih kursi terbanyak di DPR RI, yakni 128 kursi. Disusul Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. (Uta/Ant/P-2)