Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad HI M Ali mengatakan jika pembagian kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dilakukan secara proporsional perolehan suara partai, fraksinya akan memperoleh dua kursi ketua dan tujuh kursi wakil ketua.
"Kalau mau pembagian proporsional secara terbuka, ayo semua duduk bersama-sama, hitung-hitungannya Fraksi NasDem memperoleh dua ketua dan tujuh wakil ketua komisi," kata Ahmad Ali di Jakarta, Jumat (11/10).
Dia juga mengatakan, sebagai pendukung pemerintah Partai NasDem ingin mengawal program-program pemerintah salah satunya bidang infrastruktur. Oleh karena itu, menurut dia, Fraksi NasDem DPR RI berkepentingan menduduki kursi ketua Komisi V DPR yang salah satunya membidangi infrastruktur.
"Selain itu, sekarang yang sedang ramai adalah masalah mineral dan batu bara, lingkungan yang menjadi sorotan dunia. NasDem berkeinginan untuk berkontribusi sehingga saya berharap NasDem bisa di Komisi VII," ujarnya.
Baca juga: Pimpinan AKD Diprediksi Tuntas seusai Penunjukan Menteri
Selain itu, menurut dia, idealnya persoalan AKD diatur secara proporsional, sehingga Fraksi PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019, akan lebih banyak memperoleh kursi pimpinan AKD.
Dia menjelaskan prinsip proporsional yaitu berdasarkan perolehan kursi parpol di Pemilu 2019 dan sesama fraksi di DPR sebaiknya tidak ada oposisi karena dalam satu rumah punya tanggung jawab dan cita-cita untuk mewujudkan visi DPR.
Dia mengatakan, Fraksi NasDem melihat tidak perlu ada pengelompokan partai pemerintah dan nonpemerintah, karena sejatinya di DPR tidak ada oposisi, namun yang ada adalah antara partai politik dan pemerintah. (X-15)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Isu minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD sebelumnya telah disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perludem.
Penerapan kebijakan afirmatif harus diikuti dengan perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan berperspektif kesetaraan.
Putusan MK soal 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan dan pimpinan AKD DPR itu semakin memperbesar kesempatan untuk perempuan di dunia politik.
Menurutnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Komisi di DPR akan melakukan rapat evaluasi secara komprehensif dan menyampaikan berita acara evaluasi kepada pimpinan DPR.
Cucun berharap DPR dapat semakin maksimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
Puan berharap komposisi ini dapat meningkatkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved