Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai Presiden Joko Widodo cukup serius untuk mempertimbangkan adanya penambahan partai politik untuk bergabung pada periode kedua pemerintahannya.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/10).
"Saya melihat Pak Jokowi cukup serius mempertimbangkan adanya tambahan partai dalam menambah koalisi," kata Qodari kepada Media Indonesia, Jumat (11/10).
Adapun pertimbangan Jokowi untuk menambah jumlah partai politik ke dalam pemerintahannya nanti, menurut Qodari, itu karena Jokowi nampaknya lebih nyaman jika partai yang bergabung ke dalam pemerintahannya mencapai angka 70% hingga 75%. Saat ini, komposisi koalisi yang berada dalam pemerintahan baru 60%.
"Dengan asumsi kalau parpol masuk kabinet sampai 70%-75% akan ada korelasinya lah dengan peta politik di DPR. (Tapi) Itu tidak selalu dan tidak mutlak karena biasanya konstelasi politik juga dinamis, tergantung isu. Tapi partai yang punya kursi di kabinet tentunya bisa lebih kompak lah dengan Presiden ketimbang yang berada di luar pemerintahan," tuturnya.
Jika parpol yang bergabung di dalam pemerintahannya tidak mencapai 70% tersebut, Qodari menilai Jokowi khawatir jika nantinya ada partai yang berbelok di tengah jalan ketika ada perbedaan pandangan.
"Dukungannya menjadi rawan bisa di bawah 50%. 60% angka yang rawan, kalau satu partai saja balik badan, dia akan rawan. Kedua, tingkat disiplin atau loyalitas parpol di koalisi ke Pak Jokowi juga bervariasi, ada yang loyal banget, tapi ada juga yang suka lari-lari," terangnya.
Dengan komposisi koalisi sebanyak 70%, kata Qodari, itu bisa berkontribusi terhadap stabilitas pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Hal itu berkaca pada masa pemerintahan SBY yang bisa tuntas hingga dua periode.
Ia pun memprediksi bisa saja salah satu dari Partai Demokrat atau Gerindra yang nantinya akan bergabung ke dalam pemerintahan atau bahkan kedua-duanya.
"Dua partai itu berpeluang masuk. Pertama, kursinya signifikan. Kedua, komandannya jelas," tandasnya. (OL-09)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved