Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENELITI Formappi Lucius Karus menilai bahwa pemberian jatah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR kepada Fraksi Gerindra bakal menghilangkan mekanisme checks and balances guna mengawasi kinerja pemerintah.
"Hilang checks and balances itu. Mestinya DPR keluar sebagai satu kelompok yang memberikan kontrol terhadap kerja pemerintah," kata Lucius di Jakarta, Kamis (10/10).
Baca juga: PBNU: Penusukan Menkopolhukam, Serangan Terhadap Negara
Ia menilai jika kursi pimpinan AKD diberikan kepada oposisi, itu berarti mereka juga harus siap mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Pasti komitmen memberikan kursi itu dengan janji dia harus mendukung kebijakan Jokowi. Tidak ada lagi oposisi di DPR. Suara di DPR menjadi seragam nantinya," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meyakini fraksinya akan mendapatkan dua kursi pimpinan AKD termasuk kursi di komisi-komisi. (OL-8)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved