Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MEDIA sosial (medsos) Facebook diwarnai dengan unggahan berita dari kabarislamnews.com dengan judul KH Ma'ruf Amin Akan Mengundurkan Diri Setelah Di Lantik.
Pada Selasa, 1 Oktober 2019, akun Facebook George Manuputty mengunggah foto memuat artikel berita dari laman tersebut dan menambahkan caption yang menyebut Ma'aruf Amin dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam Pilpres 2019. Berikut isi caption yang ditulis:
"Nah buat para pendukungnya ma'ruf amin. Selamat punjaanmu akan mengundurkan diri. Pasti di Ganti sama penista agama C Ahok. Selamat ya bong"

Setelah ditelusuri, informasi yang menyebut Ma'ruf Amin mengundurkan diri berasal dari laman kabarislamnews.com dengan judul “KH. Ma'ruf Amin Akan Mengundurkan Diri Setelah Di Lantik”. Artikel itu diunggah pada Selasa (2/7/2019).
Artikel itu menyajikan berita KH Ma'ruf Amin mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan sebagai Wakil Presiden seperti yang diunggah dalam narasi akun George Manuputty.
Baca juga: Berdayakan Warganet untuk Tangkal Hoaks
Pada hari yang sama, sejumlah media arus besar seperti cnnindonesia.com dan merdeka.com juga menyayangkan berita berisi Ma'ruf Amin Mundur sebagai Ketua MUI setelah Dilantik Jadi Wapres. (X-15)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Ida Fauziyah menuturkan, sejak 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.
Pembangunan BLK Komunitas merupakan bagian penting dari tujuan pemerintah dalam membangun kemandirian dengan meningkatkan SDM.
Total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar
Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah mengakui pendekatan kesejahteraan dalam proses pembangunan di Papua tak akan berjalan apabila kekerasan masih kerap terjadi.
Umar menjelaskan, upacara penutupan bakal menjalankan prosedur dan ketetapan sama seperti saat upacara pembukaan PON XX. Penonton nantinya tetap dibatasi hanya 25%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved