Wapres Akui Pendekatan Kesejahteraan di Papua tidak akan Berjalan Jika Masih Ada Kekerasan

Pemerintah mengakui pendekatan kesejahteraan dalam proses pembangunan di Papua tak akan berjalan apabila kekerasan masih kerap terjadi.

Dengan alasan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk memimpin koordinasi terkait kemanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) serta Menteri Dalam Negeri untuk terus melakukan koordinasi agar langkah pengamanan di Papua terintegrasi dengan baik. “Tetapi betul pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau kemanan tidak terkendali, tidak kondusif. Maka dari itu dua hal ini menjadi program yang terintegrasi,” kata Ma’ruf saat memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan di Tugu MacArthur, Sentani, Papua, Sabtu (6/11).

Ma’ruf mengakui beberapa waktu belakangan ini terjadi sejumlah kekerasan di berbagai wilayah di Papua. Menurut laporan yang diperoleh, kekerasan terjadi karena kekosongan aparat keamanan yang harus melakukan patroli di wilayah lain. “Namun segera dikonsolidasi sehingga keamanan kembali terjaga. Sekarang saat ini suasana sudah kondusif dan terkendali,” ungkapnya.

Ma’ruf meminta agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi yang telah dirancang dan menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah. Pemerintah, tambahnya, juga terus melakukan upaya dialog dengan berbagai elemen masyarakat di Papua. “Dengan demikian kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokok-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan. Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita harapkan maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Ma’ruf menambahkan, pemerintah terus melakukan sinergi untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Sinergi dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya akselerasi yang baik serta hasil maksimal yang dirasakan masyarakat, diperlukan juga sinergi pembangunan baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, harmonisasi ini dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat. “Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” ungkap Wapres.

“Karena itu ketika saya pada waktu menutup PON (Pekan Olahraga Nasional), kemudian saya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan [pandangan], dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” pungkasnya. (OL-12)