KPK sudah Proses 119 Kepala Daerah

SEBANYAK 119 kepala daerah baik gubernur, wali kota, ataupun bupati telah terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lembaga antirasuah itu berdiri 2002. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menyumbang paling banyak kepala daerah yang terjaring tindak pidana korupsi, yakni 14 orang.

"Dari 119 kepala daerah yang diproses KPK, 47 diantaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%, sehingga tidak sepenuhnya benar jika seluruh kepala daerah diproses melalui OTT," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, di samping Jabar dan Jatim yang menyumbang kepala daerah koruptor terbanyak, Sumatra Utara juga ikut menyumbang 12 kepala daerah koruptor, Jawa Tengah 10 orang, kemudian disusul Sumatra Selatan 7 orang serta Riau dan Sulawesi Tenggara masing-masing 6 orang.

Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan tujuh provinsi sisanya tidak menyumbang kepala daerah koruptor. "Data itu per 7 Okto-ber 2019. Sejak KPK berdiri 2002 silam," ujarnya.

Disebutkan, untuk tahun ini tujuh kepala daerah sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi. "Semua pelaku terjaring OTT KPK," kata Febri.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan kepala daerah tak perlu takut membuat kebijakan di daerah ma-sing-masing sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kepala daerah tidak perlu takut jika tidak melakukan korupsi," ujar Basaria. (Iam/P-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron