KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait dengan impor ikan di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). Kali ini, tiga pejabat dan pegawai dari perusahaan pelat merah itu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.
Selain dua sekretaris Direktur Utama nonaktif Perum Perindo Risyanto Suanda, yakni Yuniastin dan Lani Pujiastuti, komisi antirasuah juga memanggil Kepala Divisi Pengelolaan Aset Perum Perindo Wenny Prihatin. Satu saksi lain yang dipanggil ialah Efrati Purwantika yang disebut sebagai ibu rumah tangga. "Mereka yang dimintai keterangan itu menjadi saksi untuk tersangka MMU (Mujib Mustofa)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.
Mujib merupakan satu dari dua tersangka dalam kasus itu. Ia merupakam Direktur PT Navy Arsa Sejahtera yang mendapatkan kuota impor ikan dari Perum Perindo.
Dalam kasus itu, Mujib diduga memberi suap kepada Risyanto untuk mengatur kuota impor ikan salem yang didatangkan dari Tiongkok. KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp1.300 kepada Risyanto untuk setiap kilogram ikan yang diimpor ke Indonesia.
PT Navy Arsa tercatat sebagai salah satu perusahaan importir ikan yang telah masuk blacklist sejak 2009 karena pernah melakukan impor ikan melebihi kuota yang ditentukan. Perusahaan itu semestinya tidak bisa lagi mengajukan kuota impor yang baru.
Dalam sebuah pertemuan pada Mei 2019, disepakati PT Navy Arsa mendapatkan kuota impor 250 ton dari kuota impor resmi milik Perum Perindo. Setelah didatangkan PT Navy Arsa, ikan disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Cara itu ditempuh untuk mengelabui seolah-olah yang mengimpor ialah Perum Perindo, bukan PT Navy Arsa.
Penyidik KPK menduga Risyanto menerima US$30 ribu untuk pengurusan kuota impor tersebut. Komisi antirasuah juga mendalami dugaan tiga penerimaan sebelumnya oleh Risyanto dari perusahaan importir lain yang diduga terdiri dari US$30 ribu, S$30 ribu, dan S$50 ribu.
Di lain sisi, KPK melakukan pendampingan dalam rangka penertiban aset daerah. Kali ini penertiban dana Rp155,46 miliar dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan.
Febri menjelaskan penertiban aset tersebut merupakan hasil keterlibatan KPK dalam penyelesaian aset daerah sebagai tindak lanjut pemekaran wilayah yang tak kunjung selesai selama kurang lebih 18 tahun. (Dhk/P-3)
