Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang mengakibatkan lebih dari 30 warga pendatang tewas ialah ulah kelompok kriminal bersenjata. Presiden meminta tidak ada pihak yang menggeser isu kerusuhan itu menjadi konflik etnik.
“Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Jokowi mengucapkan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi pada Senin (23/9) tersebut. Dia pun meng-instruksikan Menko Polhukam Wiranto, TNI, dan Polri untuk mengejar para perusuh yang belum tertangkap.
Presiden juga mengimbau masyarakat tidak perlu eksodus dari Wamena karena aparat keamanan siap memberikan perlindungan.
“Karena ada yang masih merasa takut kemudian minta untuk dievakuasi ke Jayapura, ya dilakukan. Tetapi terus kita imbau agar masyarakat tidak keluar dari Wamena karena aparat keamanan sudah bisa mengamankan.”
Pemerintah, kata Presiden, akan melakukan apa pun untuk membuat Papua damai. Dia siap bertemu dengan siapa saja, termasuk ke-lompok-kelompok proreferendum, untuk membicarakan masalah Papua.
Ada dua kelompok yang disarankan bertemu Presiden, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Saran itu diajukan perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah menetapkan lima tersangka terkait kerusuhan di Wamena.
Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal memastikan pelaku kerusuhan dan pembunuhan di Wamena datang dari luar.
“Bukan penduduk asli Wamena (orang Lembah Baliem). Sebaliknya, dari hasil penyelidikan, justru orang asli Wamena-lah yang banyak membantu memberi perlindungan kepada para pendatang dengan mengamankan di rumah warga maupun gereja. Ini fakta yang nyata,” jelas Kamal.
Kepala Suku Lembah Baliem (Wamena) Agus Hubi Lapago meminta warga non-Papua tidak khawatir dan tidak mengungsi. “Masyarakat asli Wamena sangat mencintai masyarakat pendatang.”
Senada, seusai bertemu Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit di Gedung Negara Jayapura, kemarin, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa pelaku kerusuhan bukan warga Wawena. Lukas Enembe menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa kepada para korban dan keluarga mereka.
“Pemerintah daerah siap melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi aset-aset milik pemerintah daerah serta toko dan kios masyarakat yang rusak dan terbakar. Kita berharap perekonomian di Wamena dapat segera pulih kembali,” ujar Gubernur Lukas. (Mal/Fer/Rif/MC/X-8)
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
POLITIKUS senior Partai NasDem Lestari Moerdijat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI Eddy Suparno berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved