Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PGI Sayangkan Ada Rencana Penggagalan Pelantikan Presiden
PERSEKUTUAN Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) angkat bicara mengenai situasi kebangsaan terkini terkait dengan maraknya aksi unjuk rasa di berbagai kota.
Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan prihatin dengan cara-cara penyampaian aspirasi yang berubah menjadi aksi-aksi pemaksaan kehendak oleh kelompok-kelompok yang menumpang pada tujuan mulia para mahasiswa.
"Apalagi ternyata, pemaksaan kehendak itu dimaksudkan akan berujung pada upaya penggagalan pelantikan Presiden pada 20 Oktober yang akan datang," kata Gomar di Jakarta, Sabtu (28/9).
Baca juga: Penumpang Gelap Unjuk Rasa Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden
Terkait hal itu, PGI mengingatkan agar seluruh elemen bangsa menghormati mekanisme pergantian kepemimpinan nasional melalui Pilpres telah dilalui bersama. Melalui Pilpres tersebut, rakyat telah menyampaikan suara dan keputusannya.
"Suara rakyat ini pun telah final dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Kini adalah tugas kita semua, sebagai rakyat yang taat konstitusi, untuk mengawal suara rakyat tersebut sampai tuntas, termasuk hingga pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 yang akan datang," ucapnya.
Gomar menambahkan PGI menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan elemen mahasiswa. Sebagai bangsa yang sedang dalam proses demokratisasi, ucap dia, ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya perlu diberikan.
"Sejauh hal itu disampaikan secara bertanggung jawab dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum," tandasnya.(OL-5)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI dan instansi terkait.
Dasco sempat menyampaikan bahwa rapat ditunda bukan dibatalkan saat pagi hari. Statmen Dasco berubah menjelang sore hari.
Perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat hari ini harus tetap dijalankan sampai akhirnya pilkada terlaksana.
Batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR dinilai merupakan hasil dari gerakan massa yang turun ke jalan menyatakan penolakan.
Serorang residivis babak belur dihajar massa setelah terpergok mencuri sepeda motor. Kepolisian mengamankan pelaku ke Mapolres Brebes.
PIHAK kepolisian mulai membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved