Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN anggota Legislatif 2019 menghasilkan wajah-wajah baru yang mengisi lembaga wakil rakyat periode 2019-2024. Tidak sedikit di antara mereka berasal dari generasi milenial.
Semangat dan energi prima diyakini bakal mewarnai kinerja para legislator muda usia tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta bakal berdampak langsung kepada kinerja lembaga legislatif yang lebih baik.
Peneliti Senior Formappi Djadijono sepakat dengan anggapan bahwa legislator milenial memiliki nilai lebih dalam semangat dan energi. Akan tetapi, mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedewanan sehingga mereka membutuhkan adaptasi untuk belajar dalam memahami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan.
Untuk menutup kelemahan itu, Djadijono meminta legislator milenial lebih aktif dan lebih kritis dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. "Kita berharap mereka jadi motor penggerak dewan. Kita harap mereka lebih produktif, lebih kritis, dan akomodatif dalam menyerap aspirasi rakyat," kata Djadijono, Sabtu (7/9).
Ia juga meminta legislator muda tidak menurut begitu saja dengan dominasi legislator yang lebih senior. "Jangan sungkan-sungkan dengan senior. Harus berani," terangnya.
Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus, menyampaikan bahwa parpol masih akan mengontrol kinerja dari legislator milenial. Karena itu, menurutnya, eksistensi legislator milenial akan tergantung pada bagaimana parpol memberikan peluang bagi mereka untuk berkiprah saat duduk menjadi anggota DPRD.
Perubahan
Sejumlah legislator milenial yang berhasil dihubungi Media Indonesia, Sabtu (7/9), rata-rata mengungkapkan keinginan untuk mendorong adanya perubahan kinerja yang lebih baik.
William Aditya Sarana, 23, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, misalnya, termotivasi setelah melihat pemerintah daerah yang ia nilai kinerjanya buruk. "Gubernur DKI saat ini kinerjanya rendah. Padahal, APBDnya begitu besar. Harusnya ada pengawasan yang ketat," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang baru diwisuda 30 Agustus lalu.
Semangat yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP, Dila Nurul Fadilah, 23, Sabtu (7/9).
Menurut Dila, yang ingin ia lakukan dalam lima tahun mendatang ialah mendorong agar Pemerintah Daerah Garut dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat secara lebih baik.
Lesiana, 35, anggota DPRD Sukabumi pun menyatakan ingin segera bekerja untuk membawa perubahan bagi daerah kelahirannya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu, misalnya, prihatin dengan kondisi kemacetan di Kota Sukabumi. "Karena itu, saya ingin ada kebijakan tata ruang dan tata kota untuk mengatasi kemacetan," kata Lesiana.
Anggota DPRD termuda asal Partai NasDem, Benedikutus Nurdin ST, 33, bertekad mengatasi krisis air di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bersama sejumlah wakil rakyat dari Partai NasDem, ia sejak satu pekan terakhir, bahkan, turun tangan langsung membantu memasok air ke wilayah kekeringan di Desa Golobilas, Dusun Marombok dan Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. (BB/AD/PO/JL/RF/Put/X-6)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved