Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMILIHAN anggota Legislatif 2019 menghasilkan wajah-wajah baru yang mengisi lembaga wakil rakyat periode 2019-2024. Tidak sedikit di antara mereka berasal dari generasi milenial.
Semangat dan energi prima diyakini bakal mewarnai kinerja para legislator muda usia tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta bakal berdampak langsung kepada kinerja lembaga legislatif yang lebih baik.
Peneliti Senior Formappi Djadijono sepakat dengan anggapan bahwa legislator milenial memiliki nilai lebih dalam semangat dan energi. Akan tetapi, mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedewanan sehingga mereka membutuhkan adaptasi untuk belajar dalam memahami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan.
Untuk menutup kelemahan itu, Djadijono meminta legislator milenial lebih aktif dan lebih kritis dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. "Kita berharap mereka jadi motor penggerak dewan. Kita harap mereka lebih produktif, lebih kritis, dan akomodatif dalam menyerap aspirasi rakyat," kata Djadijono, Sabtu (7/9).
Ia juga meminta legislator muda tidak menurut begitu saja dengan dominasi legislator yang lebih senior. "Jangan sungkan-sungkan dengan senior. Harus berani," terangnya.
Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus, menyampaikan bahwa parpol masih akan mengontrol kinerja dari legislator milenial. Karena itu, menurutnya, eksistensi legislator milenial akan tergantung pada bagaimana parpol memberikan peluang bagi mereka untuk berkiprah saat duduk menjadi anggota DPRD.
Perubahan
Sejumlah legislator milenial yang berhasil dihubungi Media Indonesia, Sabtu (7/9), rata-rata mengungkapkan keinginan untuk mendorong adanya perubahan kinerja yang lebih baik.
William Aditya Sarana, 23, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, misalnya, termotivasi setelah melihat pemerintah daerah yang ia nilai kinerjanya buruk. "Gubernur DKI saat ini kinerjanya rendah. Padahal, APBDnya begitu besar. Harusnya ada pengawasan yang ketat," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang baru diwisuda 30 Agustus lalu.
Semangat yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP, Dila Nurul Fadilah, 23, Sabtu (7/9).
Menurut Dila, yang ingin ia lakukan dalam lima tahun mendatang ialah mendorong agar Pemerintah Daerah Garut dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat secara lebih baik.
Lesiana, 35, anggota DPRD Sukabumi pun menyatakan ingin segera bekerja untuk membawa perubahan bagi daerah kelahirannya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu, misalnya, prihatin dengan kondisi kemacetan di Kota Sukabumi. "Karena itu, saya ingin ada kebijakan tata ruang dan tata kota untuk mengatasi kemacetan," kata Lesiana.
Anggota DPRD termuda asal Partai NasDem, Benedikutus Nurdin ST, 33, bertekad mengatasi krisis air di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bersama sejumlah wakil rakyat dari Partai NasDem, ia sejak satu pekan terakhir, bahkan, turun tangan langsung membantu memasok air ke wilayah kekeringan di Desa Golobilas, Dusun Marombok dan Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. (BB/AD/PO/JL/RF/Put/X-6)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved