Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMILIHAN anggota Legislatif 2019 menghasilkan wajah-wajah baru yang mengisi lembaga wakil rakyat periode 2019-2024. Tidak sedikit di antara mereka berasal dari generasi milenial.
Semangat dan energi prima diyakini bakal mewarnai kinerja para legislator muda usia tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta bakal berdampak langsung kepada kinerja lembaga legislatif yang lebih baik.
Peneliti Senior Formappi Djadijono sepakat dengan anggapan bahwa legislator milenial memiliki nilai lebih dalam semangat dan energi. Akan tetapi, mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedewanan sehingga mereka membutuhkan adaptasi untuk belajar dalam memahami tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan.
Untuk menutup kelemahan itu, Djadijono meminta legislator milenial lebih aktif dan lebih kritis dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. "Kita berharap mereka jadi motor penggerak dewan. Kita harap mereka lebih produktif, lebih kritis, dan akomodatif dalam menyerap aspirasi rakyat," kata Djadijono, Sabtu (7/9).
Ia juga meminta legislator muda tidak menurut begitu saja dengan dominasi legislator yang lebih senior. "Jangan sungkan-sungkan dengan senior. Harus berani," terangnya.
Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus, menyampaikan bahwa parpol masih akan mengontrol kinerja dari legislator milenial. Karena itu, menurutnya, eksistensi legislator milenial akan tergantung pada bagaimana parpol memberikan peluang bagi mereka untuk berkiprah saat duduk menjadi anggota DPRD.
Perubahan
Sejumlah legislator milenial yang berhasil dihubungi Media Indonesia, Sabtu (7/9), rata-rata mengungkapkan keinginan untuk mendorong adanya perubahan kinerja yang lebih baik.
William Aditya Sarana, 23, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, misalnya, termotivasi setelah melihat pemerintah daerah yang ia nilai kinerjanya buruk. "Gubernur DKI saat ini kinerjanya rendah. Padahal, APBDnya begitu besar. Harusnya ada pengawasan yang ketat," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang baru diwisuda 30 Agustus lalu.
Semangat yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP, Dila Nurul Fadilah, 23, Sabtu (7/9).
Menurut Dila, yang ingin ia lakukan dalam lima tahun mendatang ialah mendorong agar Pemerintah Daerah Garut dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat secara lebih baik.
Lesiana, 35, anggota DPRD Sukabumi pun menyatakan ingin segera bekerja untuk membawa perubahan bagi daerah kelahirannya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu, misalnya, prihatin dengan kondisi kemacetan di Kota Sukabumi. "Karena itu, saya ingin ada kebijakan tata ruang dan tata kota untuk mengatasi kemacetan," kata Lesiana.
Anggota DPRD termuda asal Partai NasDem, Benedikutus Nurdin ST, 33, bertekad mengatasi krisis air di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bersama sejumlah wakil rakyat dari Partai NasDem, ia sejak satu pekan terakhir, bahkan, turun tangan langsung membantu memasok air ke wilayah kekeringan di Desa Golobilas, Dusun Marombok dan Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. (BB/AD/PO/JL/RF/Put/X-6)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved