Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI 1 DPR mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang akan mencabut kebijakan pembatasan akses internet di Papua secara bertahap.
Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengungkapkan jika situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah kondusif, kebijakan pembatasan akses internet dicabut.
"Sejauh situasi kemanan sudah menjadi lebih baik dan ada di dalam kontrol pemerintah dan aparat keamanan. Kami kira sudah waktunya untuk dicabut," kata anggotanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Andreas menuturkan masalah Papua berawal dari persoalan interpersonal. Pemerintah diminta sigap untuk mengatasi persoalan di Papua.
Ia juga mengapresiasi langkah Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memutuskan berkantor di Papua untuk mempercepat proses keamanan.
"Namun, kasus ini dibuat menjadi eskalasi nasional dan eskalasi yang bersifat internasional dengan target melakukan internasionalisasi terhadap masalah Papua," beber Andreas.
Sebelumnya, Menkominfo Rudiantar menyebut bahwa pihaknya akan memulihkan jaringan internet di Papua mulai hari ini. Pemulihan akan dilakukan bertahap dari kabupaten dan kota yang tingkat keamanannya dinilai sudah kondusif.
"Kita sudah bekerja sama dengan operator penyedia jasa internet untuk lakukan pemulihan jaringan di Papua dan Papua Barat. Secara bertahap mulai dari kabupaten dan kota-kota yang sudah aman," tuturnya.
Ia menyebut ada 555 ribu kanal (URL) yang terdeteksi menyebarkan hoaks dan provokasi terkait kerusuhan di Papua.
"Sampai kemarin (Senin, 2/9) sudah ada 555 ribu URL, yakni kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. Paling banyak Twitter," ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/9) malam.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan keamanan pascainsiden kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat berangsur pulih.
Kerusuhan di Bumi Cenderawasih telah merenggut 5 korban jiwa dari masyarakat dan aparat keamanan.
"Sampai hari ini, hasil pantauannya masyarakat yang meninggal dunia di Papua 4 orang dan 15 luka-luka. Sedangkan korban dari aparat keamanan, 1 prajurit TNI gugur dan 2 personel Polri menderita luka serius," sebut Wiranto. (Uta/Gol/P-3)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved