Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KOMISI 1 DPR mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang akan mencabut kebijakan pembatasan akses internet di Papua secara bertahap.
Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengungkapkan jika situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah kondusif, kebijakan pembatasan akses internet dicabut.
"Sejauh situasi kemanan sudah menjadi lebih baik dan ada di dalam kontrol pemerintah dan aparat keamanan. Kami kira sudah waktunya untuk dicabut," kata anggotanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Andreas menuturkan masalah Papua berawal dari persoalan interpersonal. Pemerintah diminta sigap untuk mengatasi persoalan di Papua.
Ia juga mengapresiasi langkah Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memutuskan berkantor di Papua untuk mempercepat proses keamanan.
"Namun, kasus ini dibuat menjadi eskalasi nasional dan eskalasi yang bersifat internasional dengan target melakukan internasionalisasi terhadap masalah Papua," beber Andreas.
Sebelumnya, Menkominfo Rudiantar menyebut bahwa pihaknya akan memulihkan jaringan internet di Papua mulai hari ini. Pemulihan akan dilakukan bertahap dari kabupaten dan kota yang tingkat keamanannya dinilai sudah kondusif.
"Kita sudah bekerja sama dengan operator penyedia jasa internet untuk lakukan pemulihan jaringan di Papua dan Papua Barat. Secara bertahap mulai dari kabupaten dan kota-kota yang sudah aman," tuturnya.
Ia menyebut ada 555 ribu kanal (URL) yang terdeteksi menyebarkan hoaks dan provokasi terkait kerusuhan di Papua.
"Sampai kemarin (Senin, 2/9) sudah ada 555 ribu URL, yakni kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. Paling banyak Twitter," ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/9) malam.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan keamanan pascainsiden kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat berangsur pulih.
Kerusuhan di Bumi Cenderawasih telah merenggut 5 korban jiwa dari masyarakat dan aparat keamanan.
"Sampai hari ini, hasil pantauannya masyarakat yang meninggal dunia di Papua 4 orang dan 15 luka-luka. Sedangkan korban dari aparat keamanan, 1 prajurit TNI gugur dan 2 personel Polri menderita luka serius," sebut Wiranto. (Uta/Gol/P-3)
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved