Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI 1 DPR mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang akan mencabut kebijakan pembatasan akses internet di Papua secara bertahap.
Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengungkapkan jika situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah kondusif, kebijakan pembatasan akses internet dicabut.
"Sejauh situasi kemanan sudah menjadi lebih baik dan ada di dalam kontrol pemerintah dan aparat keamanan. Kami kira sudah waktunya untuk dicabut," kata anggotanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Andreas menuturkan masalah Papua berawal dari persoalan interpersonal. Pemerintah diminta sigap untuk mengatasi persoalan di Papua.
Ia juga mengapresiasi langkah Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memutuskan berkantor di Papua untuk mempercepat proses keamanan.
"Namun, kasus ini dibuat menjadi eskalasi nasional dan eskalasi yang bersifat internasional dengan target melakukan internasionalisasi terhadap masalah Papua," beber Andreas.
Sebelumnya, Menkominfo Rudiantar menyebut bahwa pihaknya akan memulihkan jaringan internet di Papua mulai hari ini. Pemulihan akan dilakukan bertahap dari kabupaten dan kota yang tingkat keamanannya dinilai sudah kondusif.
"Kita sudah bekerja sama dengan operator penyedia jasa internet untuk lakukan pemulihan jaringan di Papua dan Papua Barat. Secara bertahap mulai dari kabupaten dan kota-kota yang sudah aman," tuturnya.
Ia menyebut ada 555 ribu kanal (URL) yang terdeteksi menyebarkan hoaks dan provokasi terkait kerusuhan di Papua.
"Sampai kemarin (Senin, 2/9) sudah ada 555 ribu URL, yakni kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. Paling banyak Twitter," ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/9) malam.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan keamanan pascainsiden kerusuhan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat berangsur pulih.
Kerusuhan di Bumi Cenderawasih telah merenggut 5 korban jiwa dari masyarakat dan aparat keamanan.
"Sampai hari ini, hasil pantauannya masyarakat yang meninggal dunia di Papua 4 orang dan 15 luka-luka. Sedangkan korban dari aparat keamanan, 1 prajurit TNI gugur dan 2 personel Polri menderita luka serius," sebut Wiranto. (Uta/Gol/P-3)
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved