Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan tetap dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menindak kejahatan korupsi. Seiring dengan itu, lembaga antirasuah tersebut juga tetap menjalankan upaya pencegahan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menanggapi adanya pendapat yang menyatakan komisi antirasuah itu lebih sering melakukan OTT sampai-sampai terlihat bak parade.
"Perlu dipahami OTT bukanlah strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan terus dilakukan KPK ketika korupsi belum kejadian," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9).
Dalam rentang dua hari terakhir, yakni Senin (2/9) dan Selasa (3/9), KPK melakukan tiga kegiatan tangkap tangan. Satu kasus menyeret Bupati Muara Enim, satu operasi lagi menyeret pejabat tinggi BUMN PTPN III, dan yang terbaru menjaring Bupati Bengkayang.
Menurut Basaria, OTT yang dilakukan KPK tidaklah sebanyak yang dipersepsikan sejumlah pihak. Secara total tahun ini KPK telah melakukan 16 OTT.
Ia mengatakan KPK juga menggencarkan pencegahan melalui kewenangan yang diberikan undang-undang. Antara lain pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, gratifikasi, pendidikan antikorupsi, serta kajian sistem yang dilakukan Direktorat Litbang KPK. KPK juga memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan membentuk unit Koordinator Wilayah.
"Akan tetapi perlu dipahami upaya pencegahan sulit berhasil jika tidak didukung komitmen yang sama kuatnya dari elemen lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan instansi lain serta entitas politik seperti parpol. Pencegahan benar-benar dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa ini," jelasnya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif sebelumnya juga menegaskan operasi tangkap tangan tetap diperlukan. Kejahatan korupsi yang terjadi tidak boleh dibiarkan tanpa penegakan hukum. Pembiaran justru tidak boleh dilakukan.
"OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan," kata Laode. (A-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved