Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan tetap dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menindak kejahatan korupsi. Seiring dengan itu, lembaga antirasuah tersebut juga tetap menjalankan upaya pencegahan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menanggapi adanya pendapat yang menyatakan komisi antirasuah itu lebih sering melakukan OTT sampai-sampai terlihat bak parade.
"Perlu dipahami OTT bukanlah strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan terus dilakukan KPK ketika korupsi belum kejadian," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9).
Dalam rentang dua hari terakhir, yakni Senin (2/9) dan Selasa (3/9), KPK melakukan tiga kegiatan tangkap tangan. Satu kasus menyeret Bupati Muara Enim, satu operasi lagi menyeret pejabat tinggi BUMN PTPN III, dan yang terbaru menjaring Bupati Bengkayang.
Menurut Basaria, OTT yang dilakukan KPK tidaklah sebanyak yang dipersepsikan sejumlah pihak. Secara total tahun ini KPK telah melakukan 16 OTT.
Ia mengatakan KPK juga menggencarkan pencegahan melalui kewenangan yang diberikan undang-undang. Antara lain pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, gratifikasi, pendidikan antikorupsi, serta kajian sistem yang dilakukan Direktorat Litbang KPK. KPK juga memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan membentuk unit Koordinator Wilayah.
"Akan tetapi perlu dipahami upaya pencegahan sulit berhasil jika tidak didukung komitmen yang sama kuatnya dari elemen lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan instansi lain serta entitas politik seperti parpol. Pencegahan benar-benar dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa ini," jelasnya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif sebelumnya juga menegaskan operasi tangkap tangan tetap diperlukan. Kejahatan korupsi yang terjadi tidak boleh dibiarkan tanpa penegakan hukum. Pembiaran justru tidak boleh dilakukan.
"OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan," kata Laode. (A-2)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK ungkap perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kuasai proyek makan pasien di 3 RSUD.
KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai bukti modus rasuah di Indonesia semakin kompleks.
KPK tengah mencari bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek tender yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved