Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PDI-P merupakan partai politik yang caleg terpilihnya paling banyak belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU. Hal itu diketahui saat Ketua KPU Arief Budiman membacakan hasil laporan LHKPN per parpol yang lolos ambang batas parlemen.
"PDI Perjuangan dari 128 caleg yang sudah menyerahkan 71. Yang belum menyerahkan ada 57. Presentase laporan 55%," ujar Arief di rapat pleno penetapan calon terpilih, di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (31/8).
Baca juga: 90 Caleg Terpilih belum Laporkan LHKPN
Partai lain yang calegnya tidak tertib menyerahkan LHKPN adalah Gerindra. Dari 78 caleg, baru 63 yang menyerahkan LHKPN atau persentase 81%. Disusul Demokrat yang baru 46 calegnya dari 54 orang yang menyerahkan atau persentase 85%.
Sementara, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seluruhnya sudah menyerahkan LHKPN. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 50 caleg, yang sudah menyerahkan LHKPN ada 48 (96%), NasDem dari 59 caleg, yang menyerahkan 55 (93%). Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa dari 58 caleg, baru 54 yang menyerahkan atau (93%).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di KPU menuturkan pihaknya ada miskomunikasi karena sebagian caleg baru melaporkan ke KPK.
"Jadi memang ada sedikit miskomunikasi karena melaporkan itu sudah dilakukan di KPK, hanya ke KPU-nya lah yang belom dilakukan. Yang belum lapor ke KPK, ami akan memberikan teguran karena ini merupakan tanggung jawab bagi anggota legislatif terpilih," tandasnya. (OL-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved