Tak Ada Toleransi bagi Perusuh Papua

SITUASI Kota Jayapura, Provinsi Papua, kemarin, setelah aksi demo anarkistis jilid dua yang berlangsung Kamis (29/8), masih lumpuh. Sejumlah pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, dan perkantoran tidak beroperasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, tadi malam, untuk menyikapi kondisi mutakhir di Papua dan Papua Barat. Rapat digelar setelah Kepala Negara baru saja tiba setelah kunjungan kerja dari Yogyakarta.

Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal. "Pertama, hukum ditegakkan bagi siapa pun yang melanggar hukum, baik yang di Surabaya, Papua Barat, maupun Papua, apakah itu pelecehan, penghinaan, atau tindakan-tindakan anarkistis," kata Wiranto dalam jumpa pers seusai rapat terbatas.

Kedua, kata dia, Presiden meminta masyarakat tetap dilindungi." "Jangan sampai (warga) menjadi korban dalam aksi anarkistis dan jangan sampai aparat melakukan tindakan yang represif, tetap melindungi masyarakat dan fasilitas publik," ujarnya. Ketiga, lanjutnya, fasilitas yang rusak segera diperbaiki agar tidak mengganggu pelayanan umum.

Menurutnya, aksi anarkistis yang bergelombang di Bumi Cendrawasih ditunggangi pihak tertentu untuk mengail keuntungan. Pemerintah menolak wacana referendum untuk Papua. "NKRI harga mati dan sudah diakui PBB di tahun 1960-an (Papua bagian dari Indonesia)," tandas Wiranto.

Tolak tarik pasukan

Sebelumnya, Menko Polkam Wiranto mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian serta sejumlah tokoh Papua, seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Wiranto berjanji akan menarik pasukan TNI-Polri di Nduga, Papua, bila situasi di wilayah ini kondusif. "Kalau keadaan kondusif, serangan dari oknum bersenjata di Papua tidak ada. Saya jamin ditarik," katanya menanggapi permintaan tokoh muda Papua Samuel Tabuni yang menyoroti penempatan pasukan di Nduga.

Freddy Numberi meminta seluruh masyarakat Papua untuk tetap tenang dan menghentikan aksi anarkistis. "Percayakan kepada petugas untuk menyelesaikan," ujarnya.

Terkait kondisi di Papua, sebanyak 250 anggota Satbrimob Polda Jambi, kemarin, diberangkatkan untuk mendukung tugas pengamanan, 250 anggota Brimob Polda Sumsel juga diberangkatkan.

"Belum tahu berapa lama akan bertugas di sana karena prinsipnya mengirimkan kekuatan ke Polda Papua. Nanti Kapolda Papua yang mengaturnya," kata Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengingatkan bahwa yang terjadi di Papua saat ini ialah masalah yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan. "Kita mengakui bahwa tindakan segelintir oknum telah melukai dan mencederai hati dan perasaan masyarakat Papua. Luka Papua ialah luka kita semua," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, tadi malam.

Surya Paloh pun memerintahkan seluruh kader Partai NasDem menggalakkan dialog dan semangat kebangsaan di tengah warga Papua.

Di sisi lain, penyidik Polda Jawa Timur menetapkan tersangka baru berinisial SA terkait dugaan penyebar ujaran kebencian dan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. "Senin yang bersangkutan (SA) dipanggil sebagai tersangka. Berikut pemeriksaan tersangka TS dan 16 saksi," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Pulau Seribu, Jakarta, kemarin.

Penetapan SA sebagai tersangka setelah terbukti melayangkan ucapan rasisme kepada mahasiswa Papua. "SA salah satu yang mengungkapkan kata-kata kurang sopan, kata-kata binatang, kata-kata rasis," kata Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan. (Riz/Fer/SL/RD/DW/Ant/X-4)