Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KRITIKAN terhadap kinerja panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bermunculan.
Anggota Pansel KPK Indriyanto Seno Adji mengaku tidak merasa tertekan dengan sejumlah kritikan yang mengarah ke pihaknya.
"Bagi saya tidak pernah merasa sebagai tekanan, tetapi mungkin sekedar masukan masukan yang lebih subyektif atau bahkan uneg uneg ekstrim yang tidak terarah saja," tutur Indriyanto saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (30/8).
Baca juga: Diwarnai Pro-Kontra, DPR Yakin Pansel Capim KPK Profesional
Menurutnya berbagai masukan tersebut memang sudah ada sejak awal pembentukan pansel. Namun, ia menegaskan bahwa pansel sama sekali tidak terpengaruh oleh kritikan yang cenderung mengintervensi. Pansel tidak akan terpengaruh dengan modus intervensi dalam bentuk seolah representasi publik.
"Apalagi kalau masukan ini tidak murni dan stigma dengan vested interest, karena mungkin saja memiliki tujuan tertentu yang tidak tercapai," terang Indriyanto.
koalisi sipil mengkritik proses seleksi yang dilakukan oleh pansel karena diwarnai sejumlah masalah. Hal ini karena sejumlah calon yang lolos seleksi ternyata diduga memiliki rekam jejak yang buruk. Di sisi lain, anggota pansel juga dinilai tidak mempertimbangkan masukan dan saran yang disampaikan oleh publik terkait proses seleksi yang dilakukan. (OL-8)
MANTAN penyidik KPK Praswad Nugraha melontarkan kritik pedas Juru Bicara KPK soal status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Herdiansyah Hamzah menilai KPK memberikan status tahanan rumah kepada eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendegradasi marwah lembaga itu
Pengamat hukum mengkritik KPK atas pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Kebijakan ini dinilai tidak transparan dan memicu dugaan perlakuan khusus.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved