Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI III DPR RI meyakini Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan 10 nama terbaik dan berkualitas bagi pemberantasan korupsi di tanah air.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, mengatakan, sebanyak 10 nama Capim KPK yang nanti diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal September mendatang berdasarkan hasil tahapan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami dari Komisi III meyakini 10 nama yang diserahkan kepada presiden berdasarkan hasil dari sejumlah tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel KPK yang berlangsung secara objektif dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Herman, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (20/8).
Herman menegaskan bahwa komisi DPR RO yang membidangi hukum itu meyakini 10 nama yang diserahkan kepada DPR adalah Capim KPK yang terbaik dan berkualitas bagi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi ke depan.
"Setelah nanti presiden menandatangani dan mengirim 10 nama Capim KPK ke DPR, Komisi III DPR nanti tinggal mendalami visi dan misi mereka dalam pemberantasan korupsi di tanah air," terang Herman.
Politisi PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur itu menyampaikan, Komisi III DPR akan memilih lima dari 10 nama Capim KPK secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama yang benar-benar memiliki integritas berdasarkan track record yang bersangkutan.
"Kompetensi dan kapabilitas, termasuk di dalamnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum tindak pidana korupsi, kepemimpinan dan kemampuan manajerial," kata Herman.
Sehingga, lanjut Herman, Komisi III DPR berharap pimpinan KPK ke depan bisa melaksanakan fungsi trigger mechanism dengan kepolisian dan kejaksaan.
"Sehingga apa yang kita harapkan antar penegak hukum bisa berkolaborasi dalam memberantas tindak kejahatan korupsi," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Herman meyakini, pemilihan pimpinan KPK jilid V dapat dilakukan pada periode Anggota DPR 2014-2019. Untuk itu, setelah presiden menyerahkan 10 nama Capim KPK ke DPR, maka fit and proper test akan segera dilakukan.
"Kita berkomitmen untuk memilih pimpinan KPK jilid V sebelum periode sekarang berakhir. Komisi III akan tancap gas dalam melakukan fit and proper test sebelum berakhir masa periode anggota DPR pada 30 September," terang Herman. (OL-09)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved