Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai NasDem Johnny G Plate berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengajak Partai Gerindra bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan kabinet periode 2019-2024. Ajakan Jokowi kepada Gerindra, menurut Plate sebatas bersama-sama membangun negara seusai Pilpres 2019.
"Jokowi tidak pernah itu mengajak secara langsung mereka (oposisi) ke dalam kabinet. Maksud Jokowi ialah mari bersatu untuk membangun negara. Jangan dianggap bag-bagi kursi di kabinet," tutur Johnny saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/8).
Menurut Johnny, sistem demokrasi Indonesia tetap membutuhkan sosok oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan. Tanpa oposisi, pemerintahan Jokowi ke depan tidak akan berjalan seimbang. Partai-partai di luar KIK tetap bisa bersama-sama membangun negara dengan mengambil bagian menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Baca juga: Gerindra Bantah Ada 'Deal' dengan PDIP untuk Pilpres 2024
"Gerindra bersama koalisinya bisa mengambil posisi sebagai oposisi di parlemen maupun di pemerintahan. Kita perlu check and balancing yang baik dan memadai," ungkap Johnny.
Johnny menegaskan, membangun negara tidak serta merta harus dilakukan di dalam kabinet. Upaya pembangunan negara melalui sistem ketatanegaran di banyak negara di luar kabinet. Misalnya melalui DPR dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang konstruktif.
"Jadi beri kesempatan kepada koalisi pemenang ini untuk mengawal pemerintahan Jokowi. Membangun negara itu kan tidak harus selalu melalui peran pemerintah. Pemilu sudah selesai. Berbeda dengan sikap politik tapi bisa membangun negara di irisan-irisan kebijakan yang sama," pungkasnya. (OL-8)
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved