Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMANDO Operasi Khusus TNI yang dibentuk untuk menanggulangi aksi terorisme dalam operasionalnya akan berkoordinasi dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan,ketiganya menjalin sinergitas dalam penanggulangan terorisme.
"Densus 88 fokus kepada penegakan hukum, kaitannya dengan implementasi, koordinasi dan sinergitas di lapangan," kata Dedi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7)
Menurutnya, sinergitas Densus 88 Polri dan Koopsus TNI, dipastikan untuk preventive strike atau serangan langsung bila ditemukan kasus penyanderaan terhadap WNI di area publik.
"Ada kerja sama TNI dan Polri dalam operasi khusus, dikoordinasikan kalau ada ancaman terorisme," sebutnya.
Baca juga : Koopsus TNI Harus mampu Jaga Kedaulatan Indonesia di Setiap Lini
Adanya Koopsus, lanjut Dedi, ke depannya pemberantasan terorisme akan makin kuat. Begitu juga keberadaan Koopssus diharapkan menjadi sebuah payung hukum untuk kerja sama dalam penanganan terorisme.
"Koopsus ini kan sebagai payung hukum. Yang lama itu kan sudah ada regulasinya, diperbaharui regulasinya," terangnya
Dia juga mencontohkan kerja sama kedua instansi itu dalam pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Sulawesi Tengah atau pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Filipina.
"Kalau di Indonesia kita lakukan pengejaran penangkapan terhadap kelompok terorisme seperti Ali Kalora yang gerilya di hutan. Koopssus TNI bukan sebagai cadangan Densus 88, tapi mereka bersama-sama menangkal potensi ancaman terorisme," paparnya.
Sebelumnya, Koopsus TNI telah diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI, Selasa (30/7).
Koopsus dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Rochadi setelah dilantik oleh Panglima TNI. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur A Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Sedangkan Koopssus TNI beranggotakan sejumlah prajurit TNI yang berasal dari satuan elite di setiap matra TNI yakni Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL), dan Angkatan Udara (TNI AU). (OL-7)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved