NasDem Dorong Tokoh Muda Pimpin MPR

KETUA Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh memastikan tidak ada pembahasan terkait kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dalam pertemuannya dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Soeharso Monoarfa.

"Pembahasan MPR belum, ya. Namun yang penting, saya sebagai senior harus mengalah," ujar Surya seusai pertemuan di kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (22/7).

Surya menyatakan akan menyerahkan Ketua MPR periode lima tahun mendatang kepada pimpinan parpol yang lebih muda. "Ngalah itu artinya, ya sudahlah adik-adik junior yang memimpin MPR-lah," ungkapnya.

Sejauh ini beredar sejumlah nama yang disiapkan parpol dan kelompok DPD untuk mengisi kursi Ketua MPR. Golkar disebut akan mengajukan Aziz Syamsuddin, PKB mendorong Muhaimin Iskandar, PDIP menyiapkan Ahmad Basarah, dan Gerindra Mengusulkan Ahmad Muzani. Adapun dari kelompok DPR yang bermodal 136 kursi, menyiapkan sejumlah nama, di antaranya Nono Sampono dan GKR Hemas.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berharap hanya ada satu paket dalam pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024 sehingga keputusan bisa diambil secara aklamasi atau musyawarah mufakat. "Saya kira lebih baik kalau ke depan di MPR keputusan yang diambil itu aklamasi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, aklamasi pemilihan pimpinan dapat membuat MPR semakin dan dapat bekerja lebih maksimal ke depan. "Karena ada beberapa agenda besar yang perlu kita dorong," kata anggota DPR dari dapil NTT I itu.

Andreas mengatakan aspek musyawarah harus diutamakan karena pendekatan itu lebih memberikan nuansa kebangsaan dibanding DPR yang lebih kental nuansa politik.

"Kalau di MPR itu nuansa kebangsaannya yang harus kita pertahankan, di situ musyawarah mufakat. Saya kira lebih tepat kalau itu menjadi prioritas," ujarnya.

Namun, Ia belum memerinci maksud satu paket pimpinan itu berasal dari koalisi pemerintah atau dicampur dengan partai nonkoalisi. Pasalnya, hingga kini belum ada kesepakatan politik terkait paket pimpinan MPR.

Mengacu pada Pasal 427C UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), mekanisme pemilihan pimpinan MPR dilakukan dalam sistem paket. Fraksi-fraksi DPR dan kelompok DPD dapat berkompromi menentukan calon ketua dan empat wakil ketua.

Setelah terbentuk paket calon pimpinan, seluruh anggota MPR menggelar sidang paripurna guna menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan lembaga itu. (Pro/Uta/P-3)