Presiden Minta TNI-Polri Kuasai Teknologi

PRESIDEN Joko Widodo meminta para perwira lulusan Akmil dan Akpol 2019 yang baru saja dilantik agar selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam dunia militer dan kepolisian. Ia mengatakan advanced robotic dan artificial intelligence telah mempermudah dalam banyak hal, termasuk di dunia militer dan polisi. Kendati demikian, kemajuan zaman juga menimbulkan berbagai jenis kejahatan baru yang menjadi tantangan kita bersama.

"Sekali lagi, kecepatan, kompleksitas, dan ketidakterdugaan adalah ciri baru dari dunia internasional yang berlangsung saat ini," kata Jokowi saat melantik perwira baru TNI dan Polri di Halaman Istana Merdeka, Jakara, kemarin.

Menurutnya di dunia kemiliteran terjadi perkembangan yang luar biasa dalam startegi, taktik, doktrin, dan sistem persenjataan. Sementara itu di kepolisian juga terjadi perubahan, yakni masifnya kejahatan digital.
Untuk itu, para perwira diminta siap dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Semua harus dihadapi dengan respons yang cepat. Harus dihadapi dengan respons yang cerdas," tegas Presiden.

Ia menambahkan, revolusi industri 4.0 melahirkan banyak teknologi baru yang mengubah cara-cara hidup masyarakat dunia. Untuk itu, diingatkan bahwa tantangan yang dihadapi sudah sangat berubah sehingga cara menghadapinya pun harus berubah. Cara dan model lama sudah tidak bisa kita lanjutkan.

"Tidak ada pilihan lain bahwa kita harus cepat, fleksibel, cerdik. Kita harus semakin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi."

Sebanyak 781 taruna yang sudah menyelesaikan pendidikan dilantik Presiden. Pelantikan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 53 TNI 2019 dan 54 Polri 2019 tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akmil TNI dan Polri Menjadi Perwira TNI dan Polri. Dari jumlah terebut terdapat 259 lulusan Akmil, 117 lulusan AAL, 99 lulusan AAU, dan 306 lulusan Akpol.

"Perwira remaja TNI-Polri, saudara adalah penjaga masa depan bangsa. Kejayaan Indonesia ada di depan mata. Tantangan yang kita hadapi semakin berat, revolusi 4.0 melahirkan teknologi baru. Jadi harus siap menghadapi berbagai pekembangan tersebut," tegas Presiden.

Di sisi lain, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, mengingatkan kepada kepala daerah bahwa mereka memiliki tanggung jawab terkait pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

"Kepala daerah jangan melepas tanggung jawab dan menyerahkan masalah wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional menjadi urusan TNI dan Polri saja," ujarnya.

Oleh karena itu dia mengharapkan agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri serta aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan nasional di daerah.

Baru tatap muka
Staf ahli KSAD Arief Susilo berharap ada landasan hukum berupa MoU antara kepala daerah dan pangdam, dandim, danrem, hingga babinsa dalam kerja sama penguatan wawasan kebangsaan nasional dan ketahanan nasional. "Kalau sekarang baru dalam tahap tatap muka antara pemda dan TNI-AD," ujarnya. (Mir/P-3)