Pertemuan Prabowo dengan Jokowi menuai kritik dari massa pendukung Prabowo. Mereka menyatakan kecewa karena Prabowo mau bertemu Jokowi dan mencurigai akan adanya kerja sama atau pembagian jatah dari kekuasaan.
Anggota MPR Fraksi NasDem, Syarf Abdullah, mengatakan masyarakat seharusnya menyambut positif pertemuan yang dilakukan Jokowi dan Prabowo. Hal itu menandakan damainya tokoh bangsa dan matangnya demokrasi.
Sikap pragmatis tidak seharusnya mendominasi dalam merespon pertemuan tersebut. Apalagi sampai berpikir kuat akan adanya pembagian kursi atau kekuasaan.
"Makanya memang, artinya tidak pragmatis kalau ada rekonsiliasi seperti yang kemarin itu sampai ada sampai bagi-bagi dan sebagainya," ujar Syarif, dalam diskusi 4 Pilar MPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin, (15/7).
Syarif mengatakan, perlu pendidikan politik dan edukasi mengenai sistem pemilu dan demokrasi yang lebih mendalam pada masyarakat. Dengan begitu, respon terhadap setiap peristiwa politik yang ada bisa lebih dewasa dan terbuka.
"Saya fikir itulah yang mungkin perlu menjadi kita kritisi dan perlu pendidikan kepada anak-anak bangsa," ujar Syarif.
Ia berharap masyarakat bisa lebih mengapresiasi pertemuan tersebut. Terlepas dari apa langkah politik selanjutnya dari kedua tokoh tersebut, pertemuan itu setidaknya memberikan kesejukan dan kedamaian pada bangsa.
Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudjahid, mengatakan partainya berusaha memaklumi respons yang beragam terkait pertemuan Prabowo dan Jokowi dari pendukungnya. Di mana pendukung Prabowo berasal dari latar belakang dan pendidikan yang beragam.
"Kita hargai posisi pendukung sengangatnya, perjuangannya. Kita memaklumi pendukung yang pendidikannya sangat berbeda banyak emak-emak, sehingga bapernya (terbawa perasaanya) sangat tinggi," ujar Sodik.
Ia mengatakan Prabowo juga tidak memermasalahkan pendukungnya yang memprotes bahkan menyatakan kecewa hingga menarik dukungan. Prabowo telah merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan beberapa organ pendukungnya untuk menjelaskan tujuan dan pentingnya pertemuan dengan Jokowi dalam hal menjaga marwah kebangsaan. (OL-09)
